Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) OPINI HUKUM ABSTRAK Sengketa pertanahan […]
Latest News
Berita Terkini
KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Enam Perusahaan Terafiliasi PT Djarum, Penyidikan Kasus Korupsi Cukai Meluas
KUDUS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal…
Berita Terkini
KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Korupsi Cukai, Geledah Kantor Bea dan Cukai untuk Telusuri Dugaan Penyimpangan Pita Cukai
JAKARTA — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dugaan tindak…
DPW KPK INDEPENDEN RIAU
SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 2026: MEMBANGKITKAN KESADARAN, MEMPERKUAT KARAKTER, DAN MENEGUHKAN TANGGUNG JAWAB GENERASI MUDA TERHADAP MASA DEPAN BANGSA.
OPINI PUBLIK KETUA UMUM KPK INDEPENDEN Oleh: Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN…
Berita Terkini
Korupsi, Business Judgment Rule, dan Ancaman Kemunduran Demokrasi: Jangan Sampai Hukum Menjadi Tameng Kekuasaan
Oleh: Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Opini Publik dan…
Featured Posts
Politics
Business
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen
Pemkab Agam Usulkan 18.779 UMKM Terdampak Bencana Terima Banpres 2026, KPK INDEPENDEN Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat
Sekjen DPP KPK INDEPENDEN Wisnu Sudarsono Apresiasi Langkah Pemulihan Ekonomi, Minta Pendataan dan Penyaluran Bantuan Dilakukan secara Terbuka, […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen
KPK INDEPENDEN JAWA BARAT APRESIASI LANGKAH KEJATI DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI TUNJANGAN DPRD INDRAMAYU, TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA PERLU DIMAKSIMALKAN.
Kerugian Keuangan Daerah Ditaksir Rp18,79 Miliar, Pengawasan APBD dan Akuntabilitas Pejabat Publik Harus Diperkuat INDRAMAYU, JAWA BARAT — […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen
KPK INDEPENDEN KALSEL APRESIASI PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA DI KALSEL.
KETERBUKAAN INFORMASI DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI HARUS DIUTAMAKAN BANJARBARU, KPK INDEPENDEN — Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
KPK INDEPENDEN APRESIASI PENDALAMAN KPK ATAS DUGAAN SUAP JUAL BELI JABATAN DI PEMALANG: TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN PUBLIK HARUS DIPERKUAT.
JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengisian […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
Rekonstruksi Hukum Pidana Korupsi Pasca-KUHP Nasional: Harmonisasi Norma, Kepastian Hukum, dan Penguatan Keadilan bagi Kepentingan Publik.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Pendahuluan: […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN: Usulan Penyempurnaan Rumusan Korupsi Harus Dikaji Mendalam, Jangan Sampai Kepastian Hukum Mengorbankan Kepentingan Publik.
Penulis: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) JAKARTA — OPINI HUKUM KPK […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
KPK INDEPENDEN Apresiasi Penahanan Dua Mantan Pejabat Kominfo Sulut, Desak Transparansi Dugaan Korupsi Dana Publikasi Media.
MANADO — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menahan dua mantan pejabat Dinas Komunikasi […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
KPK INDEPENDEN APRESIASI PENGEMBANGAN PENYIDIKAN KASUS DUGAAN SUAP HGB ATR/BPN, MARDONY RANGKUTI ANYER: KETERBUKAAN INFORMASI HARUS DIPERKUAT.
JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana […]
Berita Terkini / INFORMASI PUBLIK / Kebijakan publik / KPK Independen / OPINI HUKUM
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN: WTP BUKAN JAMINAN BEBAS KORUPSI, PEJABAT PUBLIK TETAP DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.
Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H. — Ketua Umum KPK INDEPENDEN: Opini WTP Harus Menjadi Tolok Ukur Akuntabilitas, Bukan […]