Sekjen DPP KPK INDEPENDEN Wisnu Sudarsono Apresiasi Langkah Pemulihan Ekonomi, Minta Pendataan dan Penyaluran Bantuan Dilakukan secara Terbuka, Tepat Sasaran, dan Akuntabel
LUBUK BASUNG, KPK INDEPENDEN — Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berencana mengusulkan sebanyak 18.779 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi untuk menerima Bantuan Presiden (Banpres) pada 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan ekonomi, mempertahankan keberlangsungan usaha, serta membangun kembali sumber penghidupan masyarakat pascabencana.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam, Endrimelson, menjelaskan bahwa pengusulan bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 5.222 UMKM yang telah diusulkan, sedangkan tahap kedua mencakup 13.557 UMKM yang masih dalam proses pendataan.
Pendataan dilakukan melalui pemerintah nagari atau desa adat serta pendaftaran mandiri menggunakan tautan yang disediakan untuk masing-masing kecamatan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan diminta segera mengikuti proses pendaftaran sesuai mekanisme yang ditetapkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan usaha.
Meski demikian, pengusulan penerima belum berarti bantuan telah disetujui atau dicairkan. Data yang diusulkan masih akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia sebelum penetapan penerima dilakukan sesuai ketentuan program.
SEKJEN DPP KPK INDEPENDEN APRESIASI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN), Wisnu Sudarsono, STC., MDF., menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengupayakan bantuan bagi ribuan UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. UMKM bukan hanya sumber pendapatan keluarga, melainkan juga penggerak ekonomi lokal yang berperan dalam menjaga lapangan kerja dan aktivitas perdagangan di tingkat nagari.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Agam yang mengusulkan bantuan bagi 18.779 UMKM terdampak bencana. Langkah ini penting untuk membantu masyarakat bangkit dan memulihkan kegiatan usaha setelah mengalami dampak bencana. Namun, upaya tersebut harus disertai pendataan yang akurat, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang memadai agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wisnu.
Ia menilai, transparansi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan pengusulan, proses verifikasi, mekanisme penetapan penerima, hingga jadwal dan tata cara penyaluran bantuan setelah ditetapkan secara resmi.
“Kami mendorong agar pemerintah membuka informasi perkembangan program secara berkala melalui saluran resmi. Apabila terdapat perubahan persyaratan, jadwal, atau mekanisme penyaluran, informasi itu harus segera disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai pelaku usaha kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan informasi atau kesulitan mengakses layanan pendaftaran,” ujarnya.
Wisnu juga mengingatkan agar seluruh tahapan dilaksanakan secara adil dan bebas dari praktik pilih kasih, pungutan liar, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, bantuan yang bersumber dari program pemerintah harus dikelola berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan pribadi, hubungan politik, atau kepentingan kelompok tertentu.
18.779 UMKM DIUSULKAN, PENDATAAN HARUS AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Rencana pengusulan 18.779 UMKM menjadi langkah penting dalam pemulihan ekonomi Kabupaten Agam. Namun, besarnya jumlah calon penerima juga menuntut kesiapan administrasi dan sistem verifikasi yang cermat.
Dalam situasi pascabencana, kondisi pelaku usaha dapat berbeda-beda. Sebagian mungkin mengalami kerusakan tempat usaha, kehilangan peralatan produksi, penurunan omzet, kerusakan persediaan barang, atau terputusnya akses terhadap pasar dan bahan baku.
Karena itu, pendataan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada jumlah pendaftar, tetapi juga memastikan identitas, keberadaan usaha, kondisi dampak bencana, dan kelayakan calon penerima sesuai kriteria resmi program.
Pemerintah daerah perlu mengantisipasi sejumlah risiko, antara lain data ganda, informasi yang tidak sesuai kondisi lapangan, pelaku usaha terdampak yang belum terdata, serta kesulitan pendaftaran bagi warga yang memiliki keterbatasan akses internet.
KPK INDEPENDEN menilai, verifikasi yang baik harus mampu melindungi dua kepentingan sekaligus: mencegah bantuan salah sasaran dan memastikan pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih akibat kendala administratif yang dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bahwa pengusulan merupakan tahapan administratif, sedangkan penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait.
Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak pada anggapan bahwa setiap pendaftar otomatis berhak menerima bantuan.
KRITIK KONSTRUKTIF: JANGAN BERHENTI PADA PENDATAAN DAN PENGUSULAN
KPK INDEPENDEN memandang bahwa keberhasilan program pemulihan ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya UMKM yang didata atau diusulkan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah ketepatan penerima, kepastian proses, transparansi pelaksanaan, serta dampak bantuan terhadap pemulihan usaha masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pendataan tidak menjadi sekadar pemenuhan target administratif. Pendampingan bagi pelaku usaha, pemeriksaan data lapangan sesuai kebutuhan, dan penanganan pengaduan harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.
Kritik ini bukan untuk menghambat program bantuan, melainkan untuk memastikan setiap tahap berjalan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan kelompok pelaku UMKM yang rentan, termasuk usaha rumahan, pedagang kecil, pengusaha mikro dengan administrasi terbatas, serta pelaku usaha di wilayah yang sulit dijangkau.
Persyaratan administrasi harus diterapkan sesuai ketentuan resmi, tetapi informasi dan pendampingan juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami dokumen yang diperlukan dan cara melengkapi kekurangannya.
Pemerintah tidak boleh membiarkan keterbatasan informasi menjadi penghalang bagi masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria program.
SYARAT DAN JADWAL PENDAFTARAN PERLU DIPERJELAS
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam materi pemberitaan, pendaftaran calon penerima bantuan dibuka pada 21–27 Oktober 2026.
Persyaratan yang disebutkan meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menurut keterangan awal dapat menyusul.
- Alamat email pribadi.
- Memenuhi ketentuan mengenai status pekerjaan dan hubungan kredit sebagaimana disyaratkan program.
Dalam informasi awal tersebut, calon penerima disebut tidak boleh berasal dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, atau pegawai BUMN, serta tidak sedang terikat perjanjian kredit dengan pihak perbankan.
Catatan penting: persyaratan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam atau kanal resmi program Banpres. Masyarakat hendaknya tidak menganggap ringkasan ini sebagai pengganti ketentuan resmi, khususnya mengenai kategori pekerjaan, status kredit, dokumen yang dapat menyusul, dan kriteria kelayakan penerima.
Pemkab Agam juga menyampaikan rencana penerbitan surat keputusan bupati untuk pengusulan calon penerima. Selanjutnya, data yang diajukan akan menjalani verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait.
TAUTAN PENDAFTARAN UMKM BERDASARKAN KECAMATAN
Berikut tautan pendaftaran yang tercantum dalam materi informasi awal. Pelaku UMKM disarankan mengonfirmasi bahwa tautan masih aktif dan resmi melalui pemerintah nagari atau Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam sebelum mengirimkan data pribadi.
- Tanjung Mutiara: https://forms.gle/fUWyAmNJhH6zrkoD6
- Lubuk Basung: https://forms.gle/eFRtfaogc9kfsWLWA
- Tanjung Raya: https://forms.gle/7Qa8Vjn7QyArJZVi8
- Matur: https://forms.gle/qsyboeZtg2F3evbf7
- Ampek Koto: https://forms.gle/VVfBbbQZ3JcxpQKs6
- Banuhampu: https://forms.gle/LdNFF5QyG3LGZ3Gj9
- Ampek Angkek: https://forms.gle/kzbW6Z7LQtBdEUgk7
- Baso: https://forms.gle/6PaKBHKKZnAqgRX46
- Tilatang Kamang: https://forms.gle/WW6yVpNoAwhzfGWU6
- Palupuh: https://forms.gle/iQunqdmEY22fVcEC6
- Palembayan: https://forms.gle/Dpj6btCvrmjp62Va7
- Sungai Pua: https://forms.gle/rW5wktyhTLwXyeJH6
- Ampek Nagari: https://forms.gle/wUMLijkPnssHtSzT6
- Canduang: https://forms.gle/mxVWcNKPrPkC9yaS9
- Kamang Magek: https://forms.gle/e5rZVZDiwW81kMq9A
- Malalak: https://forms.gle/GJVuicX56tTjGw8o6
Pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengakses tautan dapat meminta informasi dan pendampingan melalui pemerintah nagari atau kantor kecamatan setempat.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang meminta pembayaran, biaya administrasi tidak resmi, kode OTP, kata sandi, atau data perbankan dengan mengatasnamakan pengurusan Banpres. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui saluran resmi.
LIMA SOLUSI KONSTRUKTIF UNTUK MEMPERKUAT PROGRAM BANTUAN
Untuk meningkatkan efektivitas program, KPK INDEPENDEN mendorong sejumlah langkah perbaikan yang dapat dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait.
1. Publikasikan perkembangan program secara berkala
Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai jumlah calon penerima yang telah didata, jumlah berkas yang sedang diverifikasi, tahapan pengusulan, serta perkembangan penetapan dan penyaluran bantuan. Publikasi harus tetap melindungi data pribadi masyarakat.
2. Lakukan verifikasi secara adil dan terukur
Pemeriksaan data perlu memastikan bahwa calon penerima memenuhi persyaratan resmi dan benar-benar termasuk kelompok sasaran program. Mekanisme koreksi data harus tersedia bagi warga yang mengalami kesalahan pencatatan atau belum terdata.
3. Perkuat layanan pendampingan di tingkat nagari
Pemerintah nagari dan kecamatan perlu membantu warga memahami persyaratan, mengisi formulir, serta memperbaiki kekurangan administrasi sesuai prosedur. Pelayanan langsung penting agar pelaku usaha yang tidak terbiasa menggunakan teknologi tetap memperoleh akses informasi.
4. Sediakan kanal pengaduan dan tindak lanjut yang jelas
Pemerintah perlu menyediakan jalur pengaduan resmi untuk melaporkan kesalahan data, dugaan pungutan liar, konflik kepentingan, atau indikasi penyalahgunaan bantuan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan perlindungan yang sesuai kepada pelapor.
5. Evaluasi dampak bantuan terhadap pemulihan usaha
Setelah bantuan disalurkan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dukungan tersebut membantu pelaku UMKM kembali beroperasi, memulihkan modal kerja, mempertahankan pekerja, dan membangun ketahanan usaha terhadap risiko bencana berikutnya.
Apabila program hanya berhenti pada penyaluran dana tanpa pendampingan dan evaluasi, pemulihan ekonomi berisiko tidak berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, bantuan modal idealnya diikuti edukasi pengelolaan keuangan, penguatan pemasaran, dan pendampingan usaha sesuai kebutuhan penerima.
EDUKASI MASYARAKAT: MANFAATKAN BANTUAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB
KPK INDEPENDEN mengajak pelaku UMKM untuk aktif mencari informasi melalui sumber resmi, melengkapi dokumen sesuai ketentuan, dan memastikan data yang disampaikan benar.
Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan program dengan menyampaikan temuan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diperiksa. Dugaan penyimpangan sebaiknya dilaporkan melalui saluran resmi, bukan disebarluaskan sebagai tuduhan yang belum terverifikasi.
Bagi pelaku usaha yang nantinya ditetapkan sebagai penerima, bantuan perlu dimanfaatkan sesuai ketentuan program dan kebutuhan pemulihan usaha. Pencatatan sederhana mengenai penggunaan modal, pembelian bahan baku, perbaikan peralatan, serta perkembangan penjualan dapat membantu penerima menilai manfaat bantuan secara nyata.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, solidaritas masyarakat, keterbukaan pemerintah, dan pengawasan publik yang bertanggung jawab merupakan unsur penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi lokal.
PENUTUP: BANTUAN HARUS TEPAT SASARAN, TRANSPARAN, DAN BERDAMPAK
Rencana pengusulan 18.779 UMKM terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Namun, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari besarnya angka pengusulan. Keberhasilan harus terlihat dari proses yang transparan, data yang akurat, penerima yang memenuhi kriteria, pelayanan yang mudah diakses, serta manfaat bantuan bagi keberlangsungan usaha masyarakat.
Sekjen DPP KPK INDEPENDEN, Wisnu Sudarsono, STC., MDF., kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan yang konstruktif agar program bantuan dapat dijalankan secara profesional dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Agam diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan, membuka informasi yang layak diketahui publik, serta memastikan bahwa setiap kendala pendaftaran dan pengaduan masyarakat memperoleh penyelesaian yang jelas.
Bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam daftar pengusulan. Bantuan harus menjadi jalan pemulihan bagi masyarakat, memperkuat UMKM, dan menghidupkan kembali perekonomian daerah secara adil dan berkelanjutan.
MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
Media Publikasi, Edukasi dan Himbauan Masyarakat
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com – admin.kpkindependen@gmail.com
Website : www.kpkindependen.com