KUDUS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan […]
KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Korupsi Cukai, Geledah Kantor Bea dan Cukai untuk Telusuri Dugaan Penyimpangan Pita Cukai
JAKARTA — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi […]
Korupsi, Business Judgment Rule, dan Ancaman Kemunduran Demokrasi: Jangan Sampai Hukum Menjadi Tameng Kekuasaan
Oleh: Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Opini Publik dan Opini Hukum […]
KPK Periksa Wakil Bupati Bogor Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak, Uang Rp1,5 Miliar Pernah Disita
JAKARTA — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, sebagai […]
KPK INDEPENDEN Apresiasi Pengembangan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sumut, Mardony Rangkuti Anyer Dorong Transparansi dan Pengawasan Diperkuat
JAKARTA, MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan […]
LAHAN BEKAS KARHUTLA BUKAN TANAH BEBAS! Begini Cara Masyarakat dan Yayasan Mengajukan Pengelolaan Hutan Secara Legal di Riau.
OPINI HUKUM DAN EDUKASI PUBLIKMedia Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua […]
LAHAN SISA TRANSMIGRASI DI RIAU: HAK MASYARAKAT, TUMPANG TINDIH HGU PERUSAHAAN, DAN JALAN HUKUM MENUJU KEADILAN AGRARIA.
Membedah mekanisme legal untuk menelusuri, meminta, dan memperjuangkan hak atas lahan transmigrasi tanpa terus-menerus membenturkan masyarakat dengan Perusahaan […]
Sengketa Waris Tanah Bekas Hak Eigendom: Menakar Kepastian Hukum, Kedudukan Ahli Waris, dan Perlindungan Hak atas Tanah dalam Sistem Agraria Nasional.
Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) OPINI HUKUM ABSTRAK Sengketa pertanahan […]
KPK INDEPENDEN APRESIASI PENDALAMAN KPK ATAS DUGAAN SUAP JUAL BELI JABATAN DI PEMALANG: TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN PUBLIK HARUS DIPERKUAT.
JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengisian […]
Rekonstruksi Hukum Pidana Korupsi Pasca-KUHP Nasional: Harmonisasi Norma, Kepastian Hukum, dan Penguatan Keadilan bagi Kepentingan Publik.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Pendahuluan: […]
