JAKARTA — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, agar aset milik penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi objek perampasan aset negara kembali mengangkat persoalan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan tersebut diusulkan untuk dipertimbangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Usulan ini dinilai membuka ruang pembahasan lebih mendalam mengenai efektivitas pelaporan kekayaan pejabat publik, pengawasan terhadap sumber harta, dan konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan secara benar.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenurrahman, menyoroti bahwa mekanisme LHKPN dinilai masih memiliki kelemahan dalam hal penegakan sanksi. Menurut penjelasannya pada Selasa (27 Oktober 2026), terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, mulai dari pejabat yang tidak menyampaikan laporan sama sekali, laporan yang tidak lengkap, hingga laporan yang diduga memuat informasi tidak benar secara sengaja untuk menyembunyikan kekayaan.
Selama ini, penanganan ketidakpatuhan tersebut antara lain diserahkan kepada instansi asal pejabat yang bersangkutan, melalui mekanisme pembinaan kepegawaian, disiplin, atau etik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan sanksi dan efektivitas pengawasan terhadap kewajiban pelaporan kekayaan penyelenggara negara.
Mardony Rangkuti Anyer Apresiasi Penguatan Instrumen Pemberantasan Korupsi
Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN), Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap upaya mendorong penguatan instrumen hukum untuk menutup celah penyembunyian aset dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara.
Menurut pandangan KPK INDEPENDEN, kewajiban melaporkan harta kekayaan bukan sekadar formalitas administratif. LHKPN merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong transparansi, membantu mendeteksi potensi konflik kepentingan, serta memberikan ruang bagi pengawasan publik terhadap pejabat yang menggunakan kewenangan negara.
“Gagasan untuk memperkuat konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar efektif, diterapkan secara konsisten, dan tidak berhenti sebagai wacana. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kepatuhan pelaporan, tindak lanjut atas dugaan ketidakwajaran harta, dan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum,” demikian rumusan pernyataan redaksional yang disiapkan untuk Ketua Umum KPK INDEPENDEN.
Mardony juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pemberantasan korupsi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu mencakup dasar kebijakan, mekanisme pengawasan, serta perkembangan penanganan pelanggaran sejauh dapat dibuka kepada publik tanpa mengganggu penyelidikan, penyidikan, perlindungan data yang sah, maupun proses peradilan.
Catatan redaksi: Pernyataan di atas merupakan draf yang disusun berdasarkan arahan redaksi dan perlu dikonfirmasi atau disetujui Ketua Umum sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.
LHKPN Harus Menjadi Instrumen Pengawasan, Bukan Sekadar Kewajiban Administratif
LHKPN memiliki fungsi strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih. Melalui pelaporan kekayaan, masyarakat dan lembaga pengawas dapat memperoleh gambaran mengenai harta penyelenggara negara pada periode tertentu. Informasi tersebut juga dapat menjadi salah satu bahan untuk menilai perubahan kekayaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Namun, pelaporan saja tidak cukup. Sistem pengawasan harus mampu memastikan laporan disampaikan tepat waktu, diisi secara lengkap, dan diperiksa apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran. Ketidakpatuhan yang dibiarkan tanpa tindak lanjut berpotensi mengurangi daya cegah kebijakan transparansi.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar: bagaimana memastikan seluruh pejabat wajib lapor memenuhi kewajibannya, bagaimana memverifikasi kebenaran laporan, serta bagaimana menjamin sanksi diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih?
Kritik terhadap pemerintah dalam hal ini bukan berarti menganggap setiap pejabat yang terlambat atau tidak lengkap melapor telah melakukan korupsi. Persoalan utamanya adalah perlunya sistem yang tegas, terukur, dan transparan untuk membedakan kesalahan administratif, ketidakpatuhan yang disengaja, serta dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perampasan Aset Harus Berlandaskan Hukum dan Bukti yang Sah
KPK INDEPENDEN berpandangan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dilakukan secara serius, terbuka, dan melibatkan partisipasi publik. Meski demikian, aset yang tidak tercantum dalam LHKPN tidak serta-merta membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.
Ketidaksesuaian antara kekayaan yang dimiliki dan yang dilaporkan dapat menjadi alasan untuk meminta klarifikasi atau melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan hukum. Penentuan apakah suatu aset berkaitan dengan tindak pidana harus didasarkan pada bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku.
Karena itu, pengaturan perampasan aset perlu memuat batasan yang jelas mengenai objek yang dapat dirampas, hubungan aset dengan tindak pidana, kewenangan lembaga terkait, prosedur keberatan, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengujian di pengadilan.
Kepastian hukum sangat penting agar kebijakan pemberantasan korupsi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau tindakan sewenang-wenang. Ketegasan terhadap korupsi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara dan penghormatan terhadap prinsip peradilan yang adil.
Kritik Konstruktif: Jangan Biarkan Pengawasan Berhenti pada Dokumen
Pemerintah dan lembaga pengawas perlu mengevaluasi apakah mekanisme pelaporan kekayaan saat ini telah diikuti pengawasan yang efektif. Apabila pelanggaran hanya ditangani secara internal tanpa standar tindak lanjut yang jelas, konsistensi penegakan aturan dapat dipertanyakan.
Penguatan pengawasan tidak cukup dilakukan dengan menambah kewajiban administrasi atau memperbanyak regulasi. Yang dibutuhkan adalah mekanisme pemeriksaan yang dapat diukur hasilnya, pembagian tanggung jawab antarlembaga yang jelas, dan pelaporan kinerja penegakan aturan yang bisa dievaluasi publik.
Keterbukaan juga harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat perlu mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan secara agregat, jenis pelanggaran yang ditemukan, tindak lanjut yang telah dilakukan, serta hasil evaluasi sistem pengawasan. Informasi yang menyangkut data pribadi atau proses hukum yang dilindungi tetap harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan cara tersebut, transparansi tidak berubah menjadi penghakiman publik terhadap individu, melainkan menjadi sarana untuk memastikan bahwa lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Solusi Konkret untuk Memperkuat Pencegahan Korupsi
KPK INDEPENDEN mendorong sejumlah langkah konstruktif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, KPK, lembaga pengawas, dan pembentuk undang-undang:
1. Memperjelas sanksi atas ketidakpatuhan LHKPN.
Perlu standar yang jelas dan proporsional untuk membedakan keterlambatan administratif, laporan yang tidak lengkap, ketidakpatuhan berulang, dan dugaan pemalsuan informasi yang disengaja. Setiap sanksi harus didasarkan pada aturan dan proses pemeriksaan yang adil.
2. Memperkuat verifikasi dan pemeriksaan berbasis risiko.
Pemeriksaan dapat diprioritaskan terhadap laporan yang menunjukkan perubahan kekayaan tidak wajar, ketidaksesuaian informasi, atau indikator risiko lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini harus dilaksanakan oleh lembaga berwenang dengan metode yang dapat diaudit.
3. Meningkatkan koordinasi antarlembaga.
KPK, instansi kepegawaian, inspektorat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait perlu memiliki mekanisme koordinasi yang jelas agar tindak lanjut tidak terhenti akibat tumpang tindih kewenangan atau saling melempar tanggung jawab.
4. Membuka informasi kinerja pengawasan kepada publik.
Publikasi data agregat mengenai tingkat kepatuhan, pemeriksaan, dan tindak lanjut akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan transparansi berjalan efektif. Informasi harus disajikan secara akurat dengan tetap menghormati kerahasiaan yang diwajibkan oleh hukum.
5. Menjamin proses perampasan aset yang akuntabel.
RUU Perampasan Aset perlu membahas prosedur pembuktian, pengawasan pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Pengaturan yang kuat akan meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus menjaga kepastian hukum.
6. Memperkuat pendidikan antikorupsi bagi masyarakat.
Masyarakat perlu memahami bahwa LHKPN merupakan alat pengawasan, bukan bukti tunggal untuk menyatakan seseorang bersalah. Warga dapat berpartisipasi melalui pemantauan informasi resmi, penyampaian pengaduan berbasis bukti, serta penggunaan saluran pelaporan yang sah dan bertanggung jawab.
Peran Masyarakat dalam Mengawal Integritas Pejabat Publik
Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan lembaga penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting untuk mengawasi kebijakan, mengkritisi ketidakpatuhan, dan mendorong penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
Namun, pengawasan publik harus dilakukan dengan mengutamakan fakta. Dugaan penyimpangan sebaiknya disampaikan melalui kanal resmi dengan menyertakan informasi atau bukti yang relevan. Penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi justru dapat menyesatkan masyarakat dan merugikan pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Keterlibatan masyarakat juga perlu diarahkan pada pengawasan sistemik: apakah aturan diterapkan secara setara, apakah laporan ditindaklanjuti, dan apakah hasil penanganan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kontrol publik tidak hanya berfungsi mengungkap masalah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola.
Menegakkan Ketegasan, Menjaga Keadilan
Usulan penguatan aturan mengenai aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN merupakan momentum untuk mengevaluasi efektivitas sistem transparansi kekayaan pejabat di Indonesia. Gagasan tersebut patut dibahas secara terbuka, tetapi harus dirumuskan dengan cermat agar mampu mencegah penyembunyian aset tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.
KPK INDEPENDEN mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang menjadikan kepentingan publik sebagai dasar utama dalam merancang kebijakan. Ketegasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan harus disertai transparansi, pengawasan independen, prosedur yang adil, dan evaluasi yang terukur.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kerasnya ancaman sanksi, tetapi juga oleh kepastian bahwa aturan ditegakkan secara konsisten terhadap siapa pun. Ketika pelaporan kekayaan diawasi secara efektif, dugaan penyimpangan ditindaklanjuti secara profesional, dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat diperkuat.
MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN
Mengawal Transparansi, Mendorong Akuntabilitas, dan Memperkuat Integritas Publik.
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com – admin.kpkindependen@gmail.com
Website : www.kpkindependen.com