Sekjen DPP KPK INDEPENDEN Wisnu Sudarsono Apresiasi Langkah Pemulihan Ekonomi, Minta Pendataan dan Penyaluran Bantuan Dilakukan secara Terbuka, […]
KPK INDEPENDEN JAWA BARAT APRESIASI LANGKAH KEJATI DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI TUNJANGAN DPRD INDRAMAYU, TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA PERLU DIMAKSIMALKAN.
Kerugian Keuangan Daerah Ditaksir Rp18,79 Miliar, Pengawasan APBD dan Akuntabilitas Pejabat Publik Harus Diperkuat INDRAMAYU, JAWA BARAT — […]
KPK INDEPENDEN KALSEL APRESIASI PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA DI KALSEL.
KETERBUKAAN INFORMASI DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI HARUS DIUTAMAKAN BANJARBARU, KPK INDEPENDEN — Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan […]
KPK INDEPENDEN APRESIASI PENDALAMAN KPK ATAS DUGAAN SUAP JUAL BELI JABATAN DI PEMALANG: TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN PUBLIK HARUS DIPERKUAT.
JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengisian […]
Rekonstruksi Hukum Pidana Korupsi Pasca-KUHP Nasional: Harmonisasi Norma, Kepastian Hukum, dan Penguatan Keadilan bagi Kepentingan Publik.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Pendahuluan: […]
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN: Usulan Penyempurnaan Rumusan Korupsi Harus Dikaji Mendalam, Jangan Sampai Kepastian Hukum Mengorbankan Kepentingan Publik.
Penulis: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) JAKARTA — OPINI HUKUM KPK […]
KPK INDEPENDEN Apresiasi Penahanan Dua Mantan Pejabat Kominfo Sulut, Desak Transparansi Dugaan Korupsi Dana Publikasi Media.
MANADO — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menahan dua mantan pejabat Dinas Komunikasi […]
KPK INDEPENDEN APRESIASI PENGEMBANGAN PENYIDIKAN KASUS DUGAAN SUAP HGB ATR/BPN, MARDONY RANGKUTI ANYER: KETERBUKAAN INFORMASI HARUS DIPERKUAT.
JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana […]
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN: WTP BUKAN JAMINAN BEBAS KORUPSI, PEJABAT PUBLIK TETAP DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.
Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H. — Ketua Umum KPK INDEPENDEN: Opini WTP Harus Menjadi Tolok Ukur Akuntabilitas, Bukan […]
DOKUMEN ANDALALIN PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM JADI SOROTAN, KPK INDEPENDEN SUBANG DORONG KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN LINTAS INSTANSI.
Dishub Subang menyatakan dokumen ANDALALIN dan persetujuannya tidak ditemukan dalam arsip yang diperiksa. KPK INDEPENDEN menegaskan dukungan terhadap […]
