Skip to content
September 17, 2026 Pekanbaru • 32°C
Follow Us:
  • Facebook
  • X / Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
KPK INDEPENDEN

KPK INDEPENDEN

KPK INDEPENDEN

  • Beranda
  • Berita
  • Tentang Kami
  • REDAKSI
  • Kontak
  • Keanggotaan
Breaking News
PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.
DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?
KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.
DPRD Gowa Bentuk Pansus Hak Angket, Pengawasan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Berlanjut.
Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

Sikap KPK INDEPENDEN terhadap Pergantian Menteri Keuangan dalam Perspektif Kontrol Publik. JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15 September 2026...
By KPK Independen September 15, 2026 0
Berita Terkini

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

Berita Terkini

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

Berita Terkini

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

Trending Now

01

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

02

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

03

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

04

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

05

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

06

DPRD Gowa Bentuk Pansus Hak Angket, Pengawasan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Berlanjut.

07

Polemik Korupsi di NTB Memanas: Kasus Bupati Lombok Barat dan Vonis Bebas Tiga Anggota DPRD Jadi Sorotan KPK.

08

Polemik Tata Kelola BPR Bank Daerah Lamongan Memasuki Babak Krusial, Aliansi Masyarakat Sipil Adukan Dugaan Kredit Bermasalah ke OJK.

Latest News

Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

Sikap KPK INDEPENDEN terhadap Pergantian Menteri Keuangan dalam Perspektif Kontrol Publik. JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

DUA KASUS DALAM SATU RANGKAIAN PERISTIWA: MENGUJI KEPASTIAN HUKUM, KESETARAAN PENANGANAN, DAN AKUNTABILITAS PENYIDIK. Sembilan Bulan…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

Sembilan Bulan Menanti Kepastian Hukum, Dua Pria Paruh Baya di Bungo Minta Laporan Dugaan Pengeroyokan Diproses.…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15 September 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0

Featured Posts

Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

By September 15, 2026 • 0

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026 • 0

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026 • 0

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

September 15, 2026 • 0

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

September 15, 2026 • 0

Politics

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

September 15, 2026

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026

Business

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

September 15, 2026

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026
Menakar Ketimpangan Kebijakan Kawasan Penyangga Hutan Riau: Analisis Hukum, Ekologi, dan Hak Masyarakat Lokal
Berita Terkini / DPW KPK INDEPENDEN RIAU / Kebijakan publik / KPK Independen

Menakar Ketimpangan Kebijakan Kawasan Penyangga Hutan Riau: Analisis Hukum, Ekologi, dan Hak Masyarakat Lokal

August 21, 2026August 21, 2026

Ketidaktepatan tata ruang, lemahnya pengawasan, dan ketidakjelasan perlindungan kawasan penyangga berpotensi mempercepat kerusakan bentang alam penting di Riau […]

OPINI: Strategi Integrasi Pariwisata Berkelanjutan, Manajemen Bencana, dan Transformasi Digital untuk Membangun Organisasi yang Tangguh
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

OPINI: Strategi Integrasi Pariwisata Berkelanjutan, Manajemen Bencana, dan Transformasi Digital untuk Membangun Organisasi yang Tangguh

August 21, 2026August 21, 2026

Oleh: DR. EKO WIDODO, S.Sos., S.H., M.M. Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) — Perubahan lingkungan […]

OPINI: MENAKAR URGENSI PEMAHAMAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

OPINI: MENAKAR URGENSI PEMAHAMAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA

August 21, 2026August 21, 2026

Mengedukasi masyarakat agar berani, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memperoleh serta menggunakan informasi publik sesuai mekanisme hukum yang […]

OPINI | URGENSI PENGAWASAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN YANG MENEPikan KEPENTINGAN RAKYAT
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

OPINI | URGENSI PENGAWASAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN YANG MENEPikan KEPENTINGAN RAKYAT

August 21, 2026

Ketika kebijakan publik mulai berjarak dari kebutuhan masyarakat, kontrol publik bukan lagi pilihan, melainkan bagian penting dari demokrasi. […]

Aktivis Bukan Sekadar Pandai Bicara: Saatnya Membuktikan, Bukan Hanya Bersuara
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

Aktivis Bukan Sekadar Pandai Bicara: Saatnya Membuktikan, Bukan Hanya Bersuara

August 21, 2026

DPD KPK Independen BMR Dorong Aktivisme yang Menghadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Bolaang Mongondow Raya, 21 Agustus 2026 […]

JAGA PIRING MAKAN 8.255 PENERIMA MANFAAT, POLRES SIMALUNGUN PASTIKAN KEAMANAN PANGAN DI TIGA SPPG.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

JAGA PIRING MAKAN 8.255 PENERIMA MANFAAT, POLRES SIMALUNGUN PASTIKAN KEAMANAN PANGAN DI TIGA SPPG.

August 21, 2026

Pemeriksaan keamanan pangan dilaporkan langsung oleh Kasi Dokkes Polres Simalungun, dr. Sirovenesia Banjarnahor, kepada Kabid Dokkes Polda Sumatera […]

LANGKAH TEGAS LINDUNGI KEKAYAAN HAYATI, KEJARI SIMALUNGUN TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI PERKARA KSDAHE.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

LANGKAH TEGAS LINDUNGI KEKAYAAN HAYATI, KEJARI SIMALUNGUN TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI PERKARA KSDAHE.

August 21, 2026August 21, 2026

Perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memiliki perhatian khusus karena menyangkut keberlangsungan satwa liar dan keseimbangan […]

Evaluasi Kinerja Transparansi Lembaga Publik Pasca Reformasi Birokrasi
Berita Terkini

Evaluasi Kinerja Transparansi Lembaga Publik Pasca Reformasi Birokrasi

August 20, 2026

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun, pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi […]

Menakar Efektivitas Pengawasan Dana Desa dan Akuntabilitas Laporan
Berita Terkini

Menakar Efektivitas Pengawasan Dana Desa dan Akuntabilitas Laporan

August 20, 2026

Peningkatan alokasi dana desa setiap tahun menuntut adanya sistem pengawasan yang komprehensif dari tingkat pusat hingga aparat desa. […]

Mengurai Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dalam Anggaran Daerah
Berita Terkini

Mengurai Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dalam Anggaran Daerah

August 20, 2026

Penelusuran mendalam terhadap dokumen belanja daerah mengindikasikan keberadaan pola berulang dalam pembagian proyek pengadaan barang dan jasa. Praktek […]

Posts pagination

Previous page Page 1 … Page 8 Page 9 Page 10 Next page
Copyright © 2026. All rights reserved. Created by KPK Independen