Ketidaktepatan tata ruang, lemahnya pengawasan, dan ketidakjelasan perlindungan kawasan penyangga berpotensi mempercepat kerusakan bentang alam penting di Riau […]
Latest News
PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.
DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?
KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.
Featured Posts
Politics
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.
DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?
Business
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.
DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?
OPINI: Strategi Integrasi Pariwisata Berkelanjutan, Manajemen Bencana, dan Transformasi Digital untuk Membangun Organisasi yang Tangguh
Oleh: DR. EKO WIDODO, S.Sos., S.H., M.M. Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) — Perubahan lingkungan […]
OPINI: MENAKAR URGENSI PEMAHAMAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA
Mengedukasi masyarakat agar berani, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memperoleh serta menggunakan informasi publik sesuai mekanisme hukum yang […]
OPINI | URGENSI PENGAWASAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN YANG MENEPikan KEPENTINGAN RAKYAT
Ketika kebijakan publik mulai berjarak dari kebutuhan masyarakat, kontrol publik bukan lagi pilihan, melainkan bagian penting dari demokrasi. […]
Aktivis Bukan Sekadar Pandai Bicara: Saatnya Membuktikan, Bukan Hanya Bersuara
DPD KPK Independen BMR Dorong Aktivisme yang Menghadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Bolaang Mongondow Raya, 21 Agustus 2026 […]
JAGA PIRING MAKAN 8.255 PENERIMA MANFAAT, POLRES SIMALUNGUN PASTIKAN KEAMANAN PANGAN DI TIGA SPPG.
Pemeriksaan keamanan pangan dilaporkan langsung oleh Kasi Dokkes Polres Simalungun, dr. Sirovenesia Banjarnahor, kepada Kabid Dokkes Polda Sumatera […]
LANGKAH TEGAS LINDUNGI KEKAYAAN HAYATI, KEJARI SIMALUNGUN TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI PERKARA KSDAHE.
Perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memiliki perhatian khusus karena menyangkut keberlangsungan satwa liar dan keseimbangan […]
Evaluasi Kinerja Transparansi Lembaga Publik Pasca Reformasi Birokrasi
Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun, pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi […]
Menakar Efektivitas Pengawasan Dana Desa dan Akuntabilitas Laporan
Peningkatan alokasi dana desa setiap tahun menuntut adanya sistem pengawasan yang komprehensif dari tingkat pusat hingga aparat desa. […]
Mengurai Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dalam Anggaran Daerah
Penelusuran mendalam terhadap dokumen belanja daerah mengindikasikan keberadaan pola berulang dalam pembagian proyek pengadaan barang dan jasa. Praktek […]
