Skip to content
September 17, 2026 Pekanbaru • 32°C
Follow Us:
  • Facebook
  • X / Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
KPK INDEPENDEN

KPK INDEPENDEN

KPK INDEPENDEN

  • Beranda
  • Berita
  • Tentang Kami
  • REDAKSI
  • Kontak
  • Keanggotaan
Breaking News
PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.
OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.
DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?
KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.
DPRD Gowa Bentuk Pansus Hak Angket, Pengawasan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Berlanjut.
Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

Sikap KPK INDEPENDEN terhadap Pergantian Menteri Keuangan dalam Perspektif Kontrol Publik. JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15 September 2026...
By KPK Independen September 15, 2026 0
Berita Terkini

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

Berita Terkini

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

Berita Terkini

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

Trending Now

01

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

02

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

03

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

04

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

05

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

06

DPRD Gowa Bentuk Pansus Hak Angket, Pengawasan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Berlanjut.

07

Polemik Korupsi di NTB Memanas: Kasus Bupati Lombok Barat dan Vonis Bebas Tiga Anggota DPRD Jadi Sorotan KPK.

08

Polemik Tata Kelola BPR Bank Daerah Lamongan Memasuki Babak Krusial, Aliansi Masyarakat Sipil Adukan Dugaan Kredit Bermasalah ke OJK.

Latest News

Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

Sikap KPK INDEPENDEN terhadap Pergantian Menteri Keuangan dalam Perspektif Kontrol Publik. JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

DUA KASUS DALAM SATU RANGKAIAN PERISTIWA: MENGUJI KEPASTIAN HUKUM, KESETARAAN PENANGANAN, DAN AKUNTABILITAS PENYIDIK. Sembilan Bulan…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

Sembilan Bulan Menanti Kepastian Hukum, Dua Pria Paruh Baya di Bungo Minta Laporan Dugaan Pengeroyokan Diproses.…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0
Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15 September 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti…
September 15, 2026 • 1 day ago • 0

Featured Posts

Berita Terkini

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

By September 15, 2026 • 0

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026 • 0

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026 • 0

KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas dalam Sekitar 20 Koper dari OTT Bogor, Nilai Diperkirakan Ratusan Miliar.

September 15, 2026 • 0

KPK Amankan 17 Orang dalam OTT di Bogor, Presdir Summarecon Turut Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB.

September 15, 2026 • 0

Politics

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

September 15, 2026

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026

Business

PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.

September 15, 2026

OPINI HUKUM KPK INDEPENDEN KABUPATEN BUNGO.

September 15, 2026

DUA KASUS DALAM SATU PERISTIWA, BERBEDA PENANGANAN?

September 15, 2026
OPINI HUKUM (LEGAL OPINION): KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN).
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

OPINI HUKUM (LEGAL OPINION): KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN).

August 23, 2026

Etika Hukum, Public Decency, dan Fenomena Revolving Door: Menimbang Batas Kepatutan Mantan Aparat Penegak Hukum dalam Advokasi Perkara […]

MENAKAR URGENSI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: TIANG UTAMA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

MENAKAR URGENSI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: TIANG UTAMA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

August 23, 2026

Perspektif Hukum, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kontrol Publik JAKARTA — Keterbukaan informasi publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan […]

URGENSI RUU PERAMPASAN ASET: MEMUTUS KEUNTUNGAN KORUPSI, MEMULIHKAN KERUGIAN NEGARA.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

URGENSI RUU PERAMPASAN ASET: MEMUTUS KEUNTUNGAN KORUPSI, MEMULIHKAN KERUGIAN NEGARA.

August 23, 2026

Opini Hukum dan Kebijakan Publik KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Media Publikasi, Edukasi dan Himbauan Masyarakat — […]

URGENSI REFORMASI HUKUM: MENIMBANG PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

URGENSI REFORMASI HUKUM: MENIMBANG PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA.

August 23, 2026August 23, 2026

Telaah Yuridis, Efek Jera, Keadilan Publik, dan Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi JAKARTA — Perdebatan mengenai pidana mati bagi […]

IMPLIKASI KEBIJAKAN INSTITUSIONAL TERHADAP ESKALASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

IMPLIKASI KEBIJAKAN INSTITUSIONAL TERHADAP ESKALASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

August 23, 2026August 23, 2026

Analisis Yuridis dan Kebijakan Publik atas Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program SPPG/MBG Kertas Posisi dan […]

IMPLIKASI KEBIJAKAN INSTITUSIONAL TERHADAP RISIKO FRAUD: Analisis Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih dan Program SPPG/MBH
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

IMPLIKASI KEBIJAKAN INSTITUSIONAL TERHADAP RISIKO FRAUD: Analisis Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih dan Program SPPG/MBH

August 23, 2026August 23, 2026

Kertas Posisi, Analisis Kebijakan, dan Edukasi Publik Dipublikasikan oleh:Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Kategori: Analisis […]

DINAMIKA RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA BARAT: KEBUTUHAN PEMBANGUNAN ATAU KETERPAKSAAN SOSIAL?
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen

DINAMIKA RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA BARAT: KEBUTUHAN PEMBANGUNAN ATAU KETERPAKSAAN SOSIAL?

August 23, 2026August 23, 2026

Kertas Posisi dan Opini Publik Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK INDEPENDEN)Kategori: Analisis Kebijakan Publik, Infrastruktur, Transparansi dan Kepentingan […]

Fenomena Pagi Hari dan Inversi Suhu di Kota Pekanbaru: Akankah Berlarut-Larut?
Berita Terkini / DPW KPK INDEPENDEN RIAU / Kebijakan publik / KPK Independen

Fenomena Pagi Hari dan Inversi Suhu di Kota Pekanbaru: Akankah Berlarut-Larut?

August 21, 2026August 21, 2026

fenomena meteorologis tidak boleh dijadikan satu-satunya penjelasan. Sumber emisi tetap harus dicari, diidentifikasi, dan dikendalikan. PEKANBARU — Kualitas […]

Raport Merah Pendidikan Bolaang Mongondow Raya: Antara Janji Sekolah Gratis dan Dugaan Pungutan yang Membebani Orang Tua.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen / PENDIDIKAN

Raport Merah Pendidikan Bolaang Mongondow Raya: Antara Janji Sekolah Gratis dan Dugaan Pungutan yang Membebani Orang Tua.

August 21, 2026

Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbedaan antara sumbangan dan pungutan. BOLAANG MONGONDOW RAYA — Pendidikan […]

Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran.
Berita Terkini / Kebijakan publik / KPK Independen / PENDIDIKAN

Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran.

August 21, 2026August 21, 2026

Oleh    : DR. EKO WIDODO, S.Sos., S.H., M.M. JAKARTA — Transformasi digital dalam sektor pendidikan Indonesia berkembang menjadi […]

Posts pagination

Previous page Page 1 … Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Next page
Copyright © 2026. All rights reserved. Created by KPK Independen