JAKARTA, MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ashraff Abu (ASH), […]
Menguak Persoalan Transaksi Tanah di Desa Ako, Enam Pembeli Menanti Kepastian Sertifikat.
PASANGKAYU, SULAWESI BARAT — Persoalan transaksi jual beli tanah dan bangunan di Desa Ako, Kabupaten Pasangkayu, menjadi perhatian […]
Pemko Pekanbaru Rotasi Pejabat Birokrasi, Empat Jabatan Strategis Berganti dan 17 Pejabat Dilantik
PEKANBARU, KPK INDEPENDEN — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah […]
RAPAT KOORDINASI DPW KPK INDEPENDEN SUMATERA UTARA: MATANGKAN LEGALITAS ORGANISASI DAN PERCEPAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DPD SE-SUMATERA UTARA.
MEDAN,KPK INDEPENDEN- 25 OKTOBER 2026 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK INDEPENDEN) Provinsi Sumatera Utara […]
LAHAN BEKAS KARHUTLA BUKAN TANAH BEBAS! Begini Cara Masyarakat dan Yayasan Mengajukan Pengelolaan Hutan Secara Legal di Riau.
OPINI HUKUM DAN EDUKASI PUBLIKMedia Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua […]
LAHAN SISA TRANSMIGRASI DI RIAU: HAK MASYARAKAT, TUMPANG TINDIH HGU PERUSAHAAN, DAN JALAN HUKUM MENUJU KEADILAN AGRARIA.
Membedah mekanisme legal untuk menelusuri, meminta, dan memperjuangkan hak atas lahan transmigrasi tanpa terus-menerus membenturkan masyarakat dengan Perusahaan […]
PENCABUTAN IUP PT KRISTALIN EKALESTARI: KPK INDEPENDEN APRESIASI LANGKAH PEMERINTAH, DESAK TRANSPARANSI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN.
Wikris Ribu: Penertiban tambang harus menjadi momentum memperkuat keterbukaan informasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak masyarakat Papua PAPUA […]
Sengketa Waris Tanah Bekas Hak Eigendom: Menakar Kepastian Hukum, Kedudukan Ahli Waris, dan Perlindungan Hak atas Tanah dalam Sistem Agraria Nasional.
Oleh: MARDONY RANGKUTI ANYER, S.H., M.H.Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) OPINI HUKUM ABSTRAK Sengketa pertanahan […]
Pemkab Agam Usulkan 18.779 UMKM Terdampak Bencana Terima Banpres 2026, KPK INDEPENDEN Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat
Sekjen DPP KPK INDEPENDEN Wisnu Sudarsono Apresiasi Langkah Pemulihan Ekonomi, Minta Pendataan dan Penyaluran Bantuan Dilakukan secara Terbuka, […]
KPK INDEPENDEN JAWA BARAT APRESIASI LANGKAH KEJATI DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI TUNJANGAN DPRD INDRAMAYU, TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA PERLU DIMAKSIMALKAN.
Kerugian Keuangan Daerah Ditaksir Rp18,79 Miliar, Pengawasan APBD dan Akuntabilitas Pejabat Publik Harus Diperkuat INDRAMAYU, JAWA BARAT — […]
