OPINI PUBLIK
Oleh: Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.
Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
JAKARTA — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN
Penyerahan uang sebesar Rp13,24 triliun kepada negara dari hasil penertiban kawasan hutan pada 6 Oktober 2026 bukan sekadar peristiwa administratif atau keberhasilan menambah penerimaan negara. Peristiwa ini harus dibaca sebagai momentum penting untuk mengevaluasi bagaimana kekayaan alam Indonesia dikelola, bagaimana hukum ditegakkan, dan sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi kepentingan rakyat.
Di balik angka yang sangat besar tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: berapa banyak potensi kekayaan negara yang selama ini tidak dapat dinikmati masyarakat akibat pelanggaran hukum, lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban usaha, serta tata kelola sumber daya alam yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel?
Penyerahan yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kejaksaan Agung itu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, apresiasi terhadap capaian tersebut tidak boleh menghentikan sikap kritis masyarakat. Justru ketika negara berhasil memulihkan penerimaan dalam jumlah besar, pemerintah harus menjadikan momentum ini sebagai pintu masuk untuk membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi.
Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa besar uang berhasil dikembalikan, melainkan juga seberapa efektif negara mencegah kebocoran berikutnya, memulihkan kerusakan lingkungan, menjamin kepastian hukum, dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Rp52 Triliun: Capaian Penting yang Harus Diikuti Pembenahan Sistem
Berdasarkan informasi yang menjadi bahan opini ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah melaksanakan delapan tahap penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dengan nilai kumulatif sekitar Rp52 triliun sejak pembentukannya pada Februari 2025 hingga Oktober 2026.
Dalam penyerahan tahap kedelapan, nilai Rp13,24 triliun tersebut disebut terdiri atas sekitar Rp3,48 triliun denda administratif kehutanan, Rp1,54 triliun penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan perpajakan.
Angka-angka ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang dapat dipulihkan melalui penertiban, pemeriksaan kepatuhan, dan penegakan hukum. Capaian tersebut layak mendapat perhatian publik, terutama apabila prosesnya dilaksanakan secara profesional, berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, angka Rp52 triliun juga harus menjadi bahan evaluasi serius. Jika pemulihan penerimaan negara dapat mencapai nilai sebesar itu melalui kegiatan penertiban, pemerintah perlu menjelaskan pelanggaran seperti apa yang ditemukan, bagaimana mekanisme pengawasannya selama ini, dan langkah apa yang akan dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Tentu, besarnya penerimaan yang dipulihkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem pengawasan sebelumnya gagal. Namun, capaian tersebut cukup menjadi alasan untuk memperkuat audit kepatuhan, mengevaluasi perizinan, mengintegrasikan data lintas lembaga, serta menutup celah yang memungkinkan terjadinya penghindaran kewajiban kepada negara.
Jangan sampai pemerintah hanya berhasil menagih kewajiban setelah pelanggaran berlangsung, tetapi gagal membangun sistem pencegahan yang efektif sejak awal.
Ketegasan Negara Harus Diikuti Transparansi dan Akuntabilitas
KPK INDEPENDEN memandang bahwa penertiban kawasan hutan merupakan pekerjaan strategis yang menyangkut kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, dan konstitusional. Karena itu, pelaksanaannya harus disertai keterbukaan informasi yang memadai agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan, hasil, dan dampak kebijakan secara objektif.
Masyarakat berhak mengetahui berapa besar penerimaan yang telah disetorkan ke kas negara, bagaimana penerimaan tersebut dicatat, lembaga mana yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta bagaimana pemerintah memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan perbedaan antara penerimaan negara, pemulihan aset, penguasaan kembali kawasan, dan pemulihan lingkungan. Keempatnya memiliki karakter dan tujuan yang berbeda sehingga tidak tepat apabila seluruh capaian tersebut diperlakukan sebagai satu indikator keberhasilan yang sama.
Kawasan yang berhasil dikuasai kembali belum tentu langsung pulih secara ekologis. Penerimaan denda belum tentu menggambarkan keseluruhan nilai kerusakan yang harus dipulihkan. Demikian pula, penertiban administratif tidak otomatis menyelesaikan konflik tenurial atau persoalan hak masyarakat yang telah berlangsung lama.
Oleh sebab itu, pemerintah harus membangun sistem pelaporan publik yang dapat membedakan capaian penegakan hukum, penerimaan keuangan negara, pemulihan lingkungan, dan penyelesaian persoalan sosial.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Kritik terhadap Mentalitas Pejabat: Kekuasaan Harus Berpihak kepada Kepentingan Publik
Salah satu persoalan yang patut dikritisi dalam tata kelola sumber daya alam adalah mentalitas aparatur yang berpotensi lebih mengutamakan formalitas jabatan, kepentingan kelompok, atau kepentingan ekonomi tertentu daripada tanggung jawab melindungi kepentingan publik.
Kritik ini bukan tuduhan terhadap seluruh pejabat negara. Banyak aparatur bekerja dengan dedikasi dan integritas. Namun, apabila ditemukan pembiaran terhadap pelanggaran, pengawasan yang tidak efektif, konflik kepentingan, atau penggunaan kewenangan yang menyimpang, persoalan tersebut harus ditangani secara serius.
Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban. Jabatan merupakan amanah yang mengandung kewajiban hukum, etika, dan moral.
Pejabat yang diberi kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam harus memahami bahwa setiap keputusan perizinan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, penerimaan negara, dan masa depan generasi berikutnya.
Ketika pengawasan dilakukan setengah hati, laporan masyarakat diabaikan, atau pelanggaran dibiarkan berlarut-larut, akibatnya tidak hanya berupa kerugian finansial. Masyarakat dapat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, mengalami konflik lahan, atau menanggung dampak ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.
Karena itu, pemerintah harus membangun budaya birokrasi yang berani bertindak berdasarkan hukum, tidak tunduk pada tekanan kepentingan, dan tidak memperlakukan pelanggaran secara berbeda hanya karena besarnya kekuatan ekonomi pihak yang terlibat.
Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap profesional, proporsional, dan menghormati hak setiap pihak. Dugaan pelanggaran wajib diperiksa berdasarkan bukti, bukan prasangka; sementara pelanggaran yang terbukti harus ditindak tanpa diskriminasi.
Hutan Bukan Sekadar Komoditas Ekonomi
Hutan memiliki fungsi yang jauh melampaui nilai ekonomi kayu, perkebunan, atau komoditas lainnya. Hutan berperan menjaga tata air, mengurangi erosi, menyimpan karbon, mendukung keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem di sekitarnya.
Dalam berbagai keadaan, kerusakan lingkungan dapat menimbulkan biaya sosial yang tidak tercermin secara utuh dalam laporan keuntungan perusahaan maupun penerimaan negara.
Masyarakat dapat menanggung dampak berupa penurunan kualitas air, gangguan mata pencaharian, kerentanan terhadap bencana, dan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan. Sementara itu, manfaat ekonomi dari suatu kegiatan usaha dapat terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu.
Dalam ekonomi lingkungan, keadaan ini berkaitan dengan konsep eksternalitas negatif yang dibahas oleh Arthur Cecil Pigou dalam The Economics of Welfare (1920). Konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu kegiatan ekonomi dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang memperoleh keuntungan.
Oleh karena itu, penegakan hukum di sektor kehutanan harus disertai kewajiban pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan pelanggaran tidak berhenti pada pengenaan denda apabila masih terdapat kewajiban hukum lain, termasuk pemulihan lingkungan atau pertanggungjawaban pidana.
Pembayaran denda administratif tidak boleh secara otomatis dianggap menghapus pertanggungjawaban lain yang memang diwajibkan oleh hukum. Setiap jenis kewajiban harus diperiksa berdasarkan dasar hukum, fakta perkara, dan keputusan otoritas yang berwenang.
Negara tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai biaya usaha biasa. Pencegahan dan pemulihan harus menjadi bagian utama dari sistem pengelolaan sumber daya alam.
Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Kekuatan Modal
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan, kegiatan usaha, dan penyelenggaraan pemerintahan tunduk pada hukum.
Pemikiran Joseph Raz dalam The Authority of Law: Essays on Law and Morality (1979), khususnya pembahasannya mengenai The Rule of Law and Its Virtue, menekankan pentingnya hukum yang jelas, terbuka, relatif stabil, serta diterapkan melalui prosedur yang memungkinkan tindakan kekuasaan dikendalikan.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip tersebut memiliki makna penting. Pelaku usaha harus memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan kegiatan yang sah, tetapi kepastian hukum tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan terhadap pelanggaran.
Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, melalui prosedur yang adil, dan dapat diuji sesuai mekanisme yang berlaku.
Korporasi, pejabat, maupun kelompok usaha tidak boleh memperoleh kekebalan hanya karena memiliki modal besar, jaringan luas, atau pengaruh politik. Pada saat yang sama, dugaan pelanggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak yang belum terbukti melakukan kesalahan.
Jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi perizinan, korupsi, pencucian uang, atau praktik penguasaan sumber daya alam secara melawan hukum, aparat harus melakukan penyelidikan berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing.
Negara yang kuat bukan negara yang bertindak tanpa batas, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum secara konsisten, transparan, dan adil.
Tata Kelola yang Baik Harus Dimulai dari Pencegahan
KPK INDEPENDEN berpandangan bahwa keberhasilan Satgas PKH seharusnya menjadi titik awal pembenahan menyeluruh, bukan sekadar keberhasilan operasi penertiban.
Pemerintah perlu memperkuat tata kelola dari hulu hingga hilir melalui langkah-langkah berikut.
1. Audit menyeluruh terhadap perizinan dan kepatuhan usaha
Pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis risiko terhadap izin usaha yang berkaitan dengan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Audit harus memeriksa kesesuaian lokasi, kewajiban administratif, kepatuhan lingkungan, serta kewajiban pembayaran kepada negara.
Hasil audit perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas. Jika ditemukan ketidakpatuhan, tindakan korektif harus dilakukan berdasarkan hukum dan disertai tenggat waktu yang dapat dipantau.
2. Integrasi data perizinan dan peta kawasan
Perbedaan data antarlembaga dapat membuka ruang kesalahan administrasi, tumpang tindih izin, dan konflik penggunaan lahan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi data spasial, peta kawasan hutan, data perizinan, data perpajakan, serta informasi kepatuhan perusahaan.
Data yang dapat dibuka kepada publik harus tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami. Informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum tetap harus dilindungi.
3. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
Pemeriksaan dan penindakan harus didasarkan pada bukti, tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila terdapat indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan internal, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan pemeriksaan terhadap dugaan konflik kepentingan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
4. Pemulihan lingkungan dengan indikator yang terukur
Pemerintah harus menyusun rencana pemulihan yang mencakup kondisi awal, luas kawasan yang menjadi sasaran, tahapan pekerjaan, penanggung jawab, kebutuhan pembiayaan, serta indikator keberhasilan.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari luas kawasan yang dikuasai kembali. Perlu ada evaluasi mengenai kondisi ekosistem, pemulihan fungsi lingkungan, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan sesuai peruntukannya.
5. Perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian konflik
Penertiban kawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang sah, termasuk penyelesaian pengaduan, pemeriksaan klaim yang relevan, dan pencegahan konflik baru.
Pemerintah daerah, lembaga terkait, serta perwakilan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses yang menyangkut kehidupan dan penghidupan warga. Penanganan konflik harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai ketentuan hukum.
6. Penguatan pengawasan terhadap penerimaan negara
Setiap penerimaan yang berasal dari denda administratif, perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak harus dicatat serta dilaporkan melalui mekanisme resmi. Pemerintah perlu menjelaskan kategori penerimaan, dasar penagihan, status pembayaran, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang harus diperkuat untuk memastikan bahwa penerimaan tersebut tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Anggaran dan Informasi Publik Harus Dimaksimalkan
KPK INDEPENDEN menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaan alam. Publik perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat menilai apakah kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah dapat memperkuat pengawasan publik melalui portal informasi yang memuat perkembangan penertiban kawasan hutan, nilai penerimaan yang telah disetorkan, status penanganan kewajiban, perkembangan pemulihan lingkungan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Informasi mengenai penggunaan anggaran negara untuk operasi penertiban, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan juga perlu dipublikasikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Laporan tersebut sebaiknya disampaikan secara berkala dengan indikator yang konsisten, sehingga masyarakat dapat membandingkan target dengan realisasi dan memahami kendala yang dihadapi.
Keterbukaan ini harus disertai mekanisme pengaduan yang dapat ditelusuri. Masyarakat perlu mengetahui saluran pelaporan resmi, tahapan penanganan laporan, dan cara memperoleh informasi mengenai tindak lanjut yang dapat dibuka kepada publik.
Namun, keterbukaan tidak berarti membuka seluruh data tanpa batas. Informasi yang menyangkut data pribadi, kerahasiaan yang dilindungi hukum, atau kepentingan penegakan hukum yang sah harus ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.
Prinsip yang harus dijaga adalah keterbukaan seluas mungkin terhadap informasi publik yang memang dapat diakses, disertai perlindungan yang tepat terhadap informasi yang dikecualikan secara sah.
Masyarakat Harus Menjadi Mitra Pengawasan
Pengawasan sumber daya alam tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah pusat atau aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, dan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan sejak dini.
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memantau perubahan kondisi lingkungan, menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran, meminta dokumen publik yang dapat diakses, serta melaporkan persoalan melalui saluran resmi.
Setiap laporan hendaknya disertai informasi pendukung yang memadai dan disampaikan secara bertanggung jawab. Dugaan pelanggaran perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti agar pengawasan publik tidak berubah menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar.
Pemerintah juga harus menanggapi laporan masyarakat secara profesional. Pengaduan yang disampaikan dengan itikad baik perlu memperoleh mekanisme penanganan yang jelas, sedangkan pelapor harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan cara ini, masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, melainkan mitra dalam menjaga kekayaan alam, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan melindungi kepentingan generasi mendatang.
Jangan Berhenti pada Penyerahan Uang: Ukur Keberhasilan dari Manfaat bagi Rakyat
Bagi KPK INDEPENDEN, penyerahan Rp13,24 triliun dan capaian kumulatif sekitar Rp52 triliun harus menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam tata kelola sumber daya alam.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan negara yang berhasil dipulihkan tercatat secara akurat, kawasan yang ditertibkan dikelola sesuai ketentuan, kerusakan lingkungan ditangani, dan pelanggaran yang terbukti tidak dibiarkan berulang.
Keberhasilan juga harus tercermin dalam menurunnya pelanggaran, membaiknya kepatuhan pelaku usaha, meningkatnya kualitas pengawasan, berkurangnya konflik, dan tersedianya informasi publik yang dapat diperiksa masyarakat.
Pemerintah harus menjelaskan perkembangan tersebut secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dicapai, apa yang belum terselesaikan, dan langkah apa yang sedang dilakukan untuk memperbaiki keadaan.
Kekayaan alam bukan milik segelintir pihak. Pengelolaannya harus berpijak pada konstitusi, hukum, kelestarian lingkungan, dan kepentingan rakyat.
Negara tidak cukup hanya berhasil mengembalikan uang. Negara harus memastikan bahwa kekayaan alam tidak terus-menerus bocor, lingkungan tidak terus-menerus rusak, dan rakyat tidak terus-menerus menanggung akibat dari tata kelola yang lemah.
Penutup: Menegakkan Hukum, Membuka Informasi, Memulihkan Hak Rakyat
KPK INDEPENDEN mengapresiasi setiap langkah penegakan hukum yang dilaksanakan secara sah, profesional, dan transparan. Namun, apresiasi harus berjalan bersama pengawasan kritis agar capaian hari ini benar-benar menghasilkan perubahan jangka panjang.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, memperbaiki tata kelola perizinan, mengintegrasikan data, meningkatkan transparansi penerimaan dan penggunaan anggaran, serta memastikan pemulihan lingkungan dilaksanakan secara terukur.
Masyarakat juga harus memperoleh ruang yang memadai untuk ikut mengawasi. Keterbukaan informasi merupakan fondasi penting agar publik dapat menilai kebijakan secara objektif dan menyampaikan masukan berdasarkan fakta.
Sebagai Ketua Umum KPK INDEPENDEN, saya berpandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menindak pelanggaran, tetapi juga oleh keberanian membenahi sistem, integritas aparatur, dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.
Kekayaan alam harus menjadi sumber kesejahteraan bersama, bukan sumber keuntungan segelintir pihak dengan biaya yang harus ditanggung masyarakat dan lingkungan.
Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.
Ketua Umum
KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN
Media Publikasi, Edukasi, dan Pengawasan Kebijakan Publik
Kategori: Opini Publik dan Tata Kelola Sumber Daya Alam
Penulis: Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H.
Kontak: Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email: kpkimedia@gmail.com
Website: www.kpkindependen.com