Kepengurusan KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Resmi Terbentuk untuk Masa Bakti 2026–2028.
BUNGO, JAMBI — Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK-Independen) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, resmi terbentuk untuk masa bakti 2026–2028.
Pembentukan kepengurusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum DPP KPK-Independen Nomor: 035/SK/KU-DPP/KPKI/VII/2026 tentang Penetapan Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK-Independen) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Periode 2026–2028.
Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo kini memiliki struktur kepengurusan yang diharapkan mampu menjalankan fungsi organisasi secara terarah, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengawal partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik.
H. Acik Syaiful Bilal, S.Pd.I. Dipercaya Memimpin KPK-Independen Kabupaten Bungo
Berdasarkan Surat Keputusan DPP KPK-Independen tersebut, susunan kepengurusan DPD KPK-Independen Kabupaten Bungo periode 2026–2028 adalah:
- Ketua: H. Acik Syaiful Bilal, S.Pd.I.
- Wakil Ketua: Benny Chanda, S.E.
- Sekretaris: Rahmatsyah
- Bendahara: Abunyani
Terbentuknya struktur kepengurusan ini menjadi langkah awal bagi jajaran KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan di Kabupaten Bungo.
Ketua DPD KPK-Independen Kabupaten Bungo, H. Acik Syaiful Bilal, S.Pd.I., menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.
“Kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, tentu masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, serta masukan dari seluruh pihak apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar H. Acik Syaiful Bilal.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik, saran, dan masukan merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional serta mampu menjalankan fungsi kontrol publik secara objektif dan konstruktif.
Membangun Komunikasi dan Kemitraan dengan Berbagai Pihak
KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo juga membuka peluang terjalinnya komunikasi dan kemitraan dengan berbagai unsur pemerintahan daerah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, insan pers, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat dibangun dalam semangat keterbukaan, komunikasi, sinergi, dan kepentingan masyarakat, tanpa menghilangkan prinsip independensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol publik.
Dalam menjalankan perannya, KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk mendorong masyarakat agar semakin memahami hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam menyikapi berbagai kebijakan publik.
Kontrol publik pada prinsipnya tidak hanya dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah atau penyelenggara negara. Lebih dari itu, kontrol publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap penyampaian aspirasi maupun informasi publik perlu dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan data dan fakta, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Apresiasi kepada DPP KPK-Independen
Jajaran pengurus DPD KPK-Independen Kabupaten Bungo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum DPP KPK-Independen, Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H., atas kepercayaan yang diberikan kepada jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi di Kabupaten Bungo.
Kepercayaan tersebut menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pengurus untuk menjalankan organisasi secara sungguh-sungguh dan profesional.
Kepengurusan DPD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk senantiasa berpedoman pada AD/ART organisasi serta mengedepankan etika, integritas, objektivitas, dan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi.
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawalan Kebijakan Publik
Dengan resmi terbentuknya kepengurusan DPD KPK-Independen Kabupaten Bungo periode 2026–2028, diharapkan organisasi ini dapat menjadi salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan edukasi publik, serta turut mengawal pelaksanaan kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Kehadiran KPK-Independen di Kabupaten Bungo diharapkan tidak sekadar menjadi struktur organisasi, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan publikasi, edukasi, advokasi aspirasi masyarakat, dan himbauan publik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Jajaran pengurus juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bungo untuk bersama-sama membangun budaya masyarakat yang kritis, cerdas, tertib, dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap informasi maupun kebijakan publik.
Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan dengan tetap mengedepankan fakta, etika, praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap proses hukum dan hak setiap pihak.
Dengan semangat tersebut, KPK-Independen DPD Kabupaten Bungo siap membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dan membuka ruang kemitraan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.
Bersama menjalankan amanah, mengawal kebijakan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bungo.(RED/Rahmatsyah)
Penulis : Rahmatsyah Sekretaris KPK INDEPENDEN DPD BUNGO
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com