Ketidaktepatan Data Desil Dinilai Mengancam Akses Bansos, KWJK Desak Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Data Kemiskinan
Oleh: Redaksi Media Center KPK Independen
JAKARTA — Ketepatan Data Kemiskinan Menjadi Sorotan dalam Aksi KWJK
Di tengah narasi pembangunan ekonomi dan transformasi digital pemerintahan, persoalan akurasi data kesejahteraan sosial kembali menjadi perhatian publik. Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut menyoroti persoalan pengelompokan data desil yang dinilai berdampak terhadap akses masyarakat miskin perkotaan terhadap bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial.
Berdasarkan temuan Posko Advokasi KWJK sebagaimana disampaikan dalam materi aksi, lebih dari 2.500 warga miskin kota disebut terdampak akibat ketidaksesuaian pengelompokan data desil. Klaim tersebut memerlukan verifikasi dan penjelasan dari instansi terkait agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi data dan dampaknya terhadap penerima manfaat.
Persoalan ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa sistem pendataan sosial mampu mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat secara faktual, khususnya kelompok rentan yang menghadapi ketidakpastian pendapatan, tingginya biaya hidup, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
Ketepatan Data Desil dan Risiko Eksklusi Penerima Bansos
Pengelompokan desil dalam pendataan kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Namun, apabila data yang digunakan tidak mencerminkan kondisi rumah tangga secara aktual, terdapat risiko bahwa sebagian masyarakat yang memenuhi persyaratan justru tidak terjangkau program perlindungan sosial.
Masyarakat miskin perkotaan menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks. Pendapatan tidak tetap, kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya kebutuhan pokok, serta kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap metode pendataan dan pemutakhiran informasi sosial perlu mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat. Penilaian kesejahteraan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga perlu didukung mekanisme verifikasi, pengaduan, dan pemutakhiran yang dapat diakses warga.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Sosial
Ketepatan data penerima manfaat tidak hanya berkaitan dengan hak masyarakat atas bantuan sosial, tetapi juga dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Karena itu, pengelolaan data kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara transparan, dapat diawasi, dan memiliki mekanisme koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.
Kementerian Sosial, BPS, pemerintah daerah, serta instansi terkait perlu memastikan adanya koordinasi yang efektif dalam proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
Keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi unsur penting untuk menjaga agar anggaran perlindungan sosial digunakan sesuai tujuan dan menjangkau kelompok yang memenuhi kriteria.
Empat Tuntutan Rakyat dan Respons Pemerintah
Desakan yang disampaikan KWJK melalui agenda “4 Tuntutan Rakyat” menjadi bagian dari aspirasi publik yang perlu ditanggapi secara terbuka oleh lembaga terkait. Substansi keempat tuntutan tersebut perlu disampaikan secara jelas dan dikonfirmasi kepada pihak Kemensos serta BPS agar pemberitaan tidak hanya merekam aksi, tetapi juga menghadirkan penjelasan mengenai langkah penyelesaian yang ditawarkan.
Informasi mengenai pengerahan 1.164 personel pengamanan oleh Polres Metro Jakarta Pusat, sebagaimana disebutkan dalam materi, juga perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian. Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketertiban, keselamatan, dan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan hukum.
Evaluasi Data Kemiskinan Mendesak Dilakukan
Persoalan yang diangkat KWJK memperlihatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola data kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendataan memiliki akurasi, transparansi, dan mekanisme koreksi yang memadai.
Perbaikan data kemiskinan hendaknya tidak berhenti pada pembaruan angka statistik, tetapi juga memastikan bahwa perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam penetapan penerima manfaat.
Data kesejahteraan sosial seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan warga, bukan menjadi hambatan administratif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, dan keterbukaan terhadap pengaduan publik, kebijakan perlindungan sosial diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.