Pada akhirnya, penegakan hukum tidak boleh hanya hadir setelah api membesar. Hukum harus bekerja sejak tahap pencegahan, pengawasan, verifikasi, penindakan, hingga pemulihan lingkungan.
PEKANBARU, KPK INDEPENDEN — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau memasuki fase yang membutuhkan pengawasan semakin kuat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa pengendalian Karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pencegahan, pengawasan terhadap wilayah konsesi, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan harus dilakukan sebagai satu rangkaian kebijakan.
Pada 22 Agustus 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan pemantauan lapangan melalui patroli udara lintas sektor di Provinsi Riau. KLH/BPLH menyatakan kondisi Karhutla di Riau saat itu relatif terkendali berkat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Namun, pemerintah pada saat yang sama memperkuat pengawasan terhadap 335 perusahaan pemegang konsesi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan mitigasi titik api serta menjaga tata kelola lingkungan di wilayah operasionalnya.
Langkah pengawasan tersebut mendapat perhatian dari Ketua KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Provinsi Riau, Mulak Sinaga, BA. Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan tindakan hukum yang objektif apabila ditemukan pelanggaran yang dapat dibuktikan.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan
KLH/BPLH menegaskan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman, melainkan juga menyangkut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah menyatakan pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip tersebut penting karena keberhasilan penanganan Karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Pencegahan sebelum kebakaran, respons ketika api muncul, pengawasan terhadap kepatuhan pemegang konsesi, penindakan ketika ditemukan pelanggaran, dan pemulihan pascakebakaran merupakan mata rantai yang saling berkaitan.
Mulak Sinaga, BA. menilai bahwa negara harus menunjukkan konsistensi dalam seluruh tahapan tersebut.
“Kami di KPK INDEPENDEN Provinsi Riau menyambut baik komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti lalai atau melanggar kewajibannya. Ketegasan negara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan kepada masyarakat.”
Menurutnya, ancaman sanksi tidak boleh berhenti sebagai pernyataan. Ketika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus dilaksanakan berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai penegakan hukum berhenti sebagai peringatan. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan pelanggaran dan unsur tanggung jawab hukumnya terpenuhi, maka sanksi harus dijalankan secara profesional, transparan, proporsional, dan tanpa pandang bulu.”
Indikasi, Temuan Lapangan, dan Pembuktian Hukum Harus Dibedakan
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi dalam setiap informasi mengenai Karhutla.
Menurut Mulak Sinaga, keberadaan hotspot atau titik panas tidak secara otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana atau bahwa suatu pihak merupakan pelaku pembakaran. Data hotspot merupakan salah satu instrumen deteksi dan pemantauan yang perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan, pemeriksaan kondisi kawasan, penelusuran sebab kebakaran, serta pengumpulan bukti yang sah.
Karena itu, proses hukum harus mampu membedakan antara indikasi awal, hasil verifikasi lapangan, pelanggaran administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pembuktian unsur pidana.
“Kami mendukung penegakan hukum yang tegas, tetapi ketegasan harus dibangun di atas bukti yang kuat. Negara tidak boleh lemah terhadap pelanggaran, tetapi juga tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum.”
Pendekatan berbasis bukti akan membuat setiap keputusan penegakan hukum lebih kredibel sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Pemerintah Perketat Pengawasan terhadap 335 Konsesi
Penguatan pengawasan pemerintah terhadap 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan merupakan bagian dari respons terhadap meningkatnya risiko Karhutla. KLH/BPLH menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi objek pengawasan dan verifikasi lapangan terkait indikasi titik api di wilayah konsesinya.
Dalam konteks tersebut, KPK INDEPENDEN Provinsi Riau mendorong agar pemegang konsesi tidak hanya memenuhi kewajiban secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat sistem pencegahan di tingkat tapak.
Khusus di wilayah gambut, upaya seperti pengelolaan hidrologi, pemeliharaan sekat kanal, penyediaan sumber air dan embung, patroli terpadu, deteksi dini, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman harus berjalan secara konsisten.
KLH/BPLH sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesi serta meminta langkah mitigasi dilakukan secara konsisten.
Penyegelan Menjadi Instrumen Penegakan, Bukan Sekadar Simbol
Bahwa penyegelan bukan semata-mata wacana kembali terlihat pada tindakan KLH/BPLH terhadap PT Bintang Harapan Palma di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Pada 21 Agustus 2026, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap areal konsesi perusahaan tersebut setelah ditemukan sejumlah hotspot. Pemeriksaan lapangan mengidentifikasi dua lokasi kebakaran pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. KLH/BPLH kemudian mengambil tindakan penyegelan dan melanjutkan pendalaman terhadap kepatuhan serta tanggung jawab pelaku usaha.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa instrumen penegakan hukum lingkungan dapat digunakan ketika terdapat temuan yang membutuhkan tindakan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengalaman di Riau juga menunjukkan bahwa pengawasan konsesi bukan hal baru. Pada Juli 2025, KLH/BPLH melakukan penyegelan terhadap empat perusahaan perkebunan dan PBPH di Riau setelah menemukan hotspot dalam wilayah konsesi, serta menghentikan operasional sebuah pabrik sawit dalam kasus terpisah. Pemerintah pada saat itu menegaskan bahwa pemegang izin memiliki kewajiban melakukan pencegahan Karhutla dan dapat menghadapi instrumen administratif, perdata, maupun pidana sesuai hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, pengawasan konsesi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya meningkat ketika musim kemarau atau saat kebakaran telah meluas.
Transparansi Data Menjadi Kunci Kontrol Publik
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau berpandangan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Informasi mengenai objek pengawasan, metode verifikasi, status penanganan, dan tindak lanjut hukum perlu disampaikan kepada masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi serta tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dorongan ini menjadi semakin penting karena pada Agustus 2026 terdapat pemberitaan mengenai perbedaan informasi terkait keberadaan Karhutla di kawasan konsesi. Di satu sisi, terdapat pernyataan Menteri LH yang menyebut kondisi Karhutla Riau relatif terkendali dan penanganan dilakukan melalui sinergi lintas sektor; di sisi lain, laporan media pada 21 Agustus 2026 mencatat adanya perbedaan pandangan mengenai apakah kebakaran tahun ini terjadi di wilayah konsesi.
Pada perkembangan berikutnya, pemerintah juga menyampaikan bahwa secara nasional sekitar 85 ribu hektare kawasan konsesi perusahaan terdampak kebakaran dan sekitar 335 perusahaan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesinya, yang selanjutnya akan diverifikasi di lapangan.
Perbedaan informasi tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi polemik tanpa ujung. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi alasan untuk memperkuat verifikasi ilmiah, pemeriksaan lapangan, integrasi data satelit, dokumentasi lokasi, dan keterbukaan hasil pemeriksaan.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai bagaimana negara mengawasi kawasan konsesi, bagaimana suatu temuan diverifikasi, dan bagaimana tindak lanjut hukumnya. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperkuat kontrol sosial,” ujar Mulak Sinaga.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersamaan dengan Pemulihan
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau menilai proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemasangan garis atau penyegelan lokasi. Ketika berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pihak yang bertanggung jawab, proses berikutnya harus mencakup penetapan bentuk pertanggungjawaban sesuai hukum dan memastikan pemulihan lingkungan dilaksanakan.
Pemulihan memiliki arti penting karena dampak Karhutla dapat meninggalkan kerusakan ekologis yang jauh lebih panjang dibandingkan durasi kebakarannya.
Karena itu, keberhasilan penanganan Karhutla perlu dinilai dari beberapa aspek sekaligus: kebakaran berhasil dicegah, api ditangani dengan cepat, pelanggaran ditindak berdasarkan bukti, masyarakat terlindungi, serta fungsi lingkungan kawasan terdampak dipulihkan.
“Kami mendorong agar penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan pencegahan berjalan dalam satu kesatuan. Negara harus hadir secara tegas, tetapi seluruh proses tetap harus berdasarkan bukti dan hukum. Pada saat yang sama, masyarakat harus diberikan ruang untuk ikut mengawasi,” tegas Mulak Sinaga.
Masyarakat Harus Diperkuat, Bukan Hanya Dijadikan Penonton
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau juga menekankan bahwa pengendalian Karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat pemerintah dan korporasi.
Masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran memiliki peran strategis dalam deteksi dini. Edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar, kesiapsiagaan desa, pemantauan lingkungan, pelaporan kejadian, dan penguatan kelompok masyarakat peduli api perlu terus dilakukan.
Pendekatan berbasis masyarakat juga sejalan dengan kebutuhan pencegahan jangka panjang. Pemerintah melalui KLH/BPLH telah mendorong penguatan tata kelola air gambut secara kolaboratif, termasuk agar upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada kawasan konsesi tetapi juga memperhatikan wilayah masyarakat di sekitarnya.
“Penegakan hukum harus tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar, sementara masyarakat harus diperkuat melalui edukasi, pencegahan, dan akses terhadap informasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Tujuan akhirnya adalah melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan Riau.”
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau Mendorong Pengawasan Tanpa Pandang Bulu
Bagi KPK INDEPENDEN Provinsi Riau, momentum penguatan pengawasan pemerintah pada 2026 harus dijadikan dasar untuk membangun sistem pengendalian Karhutla yang lebih permanen, terukur, dan dapat diawasi publik.
Pengawasan harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki kewajiban, tanpa melihat besar atau kecilnya badan usaha, luas wilayah konsesi, maupun kepentingan ekonomi yang berada di belakangnya.
Prinsip yang harus dikedepankan adalah kesetaraan di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab sesuai tingkat pelanggarannya, sementara pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh dikenai stigma berdasarkan dugaan semata.
Pendekatan seperti ini justru akan memperkuat penegakan hukum lingkungan karena menempatkan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan lingkungan dalam satu kerangka.
Menjaga Riau dari Bencana Asap adalah Tanggung Jawab Bersama
Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika kebakaran meluas, dampaknya dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial.
Karena itu, penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama antara KLH/BPLH, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat di tingkat tapak.
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau menilai pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan berbasis data, meningkatkan kapasitas deteksi dini, memastikan kesiapan sarana pemadaman, memperluas edukasi masyarakat, serta menindak setiap dugaan pelanggaran melalui proses yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, penegakan hukum tidak boleh hanya hadir setelah api membesar. Hukum harus bekerja sejak tahap pencegahan, pengawasan, verifikasi, penindakan, hingga pemulihan lingkungan.
KPK INDEPENDEN Provinsi Riau mendorong agar seluruh kebijakan pengendalian Karhutla dilaksanakan secara tegas, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan semata, tetapi untuk memastikan siapa pun yang memiliki tanggung jawab benar-benar menjalankan kewajibannya demi melindungi lingkungan dan masyarakat Riau.
INFORMASI PUBLIKASI
Penulis : MULAK SINAGA, BA. — Ketua KPK INDEPENDEN Provinsi Riau
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Media : KPKIndependen.com
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com
Website : www.kpkindependen.com