Bogor — KPK Independen | 21 September 2026 Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1 — Persoalan pertanahan asyara menjadi perhatian asyarakat asyar terdapat perbedaan antara asyara kepemilikan tanah yang diketahui secara turun-temurun dalam keluarga dengan data kepemilikan yang tercantum dalam dokumen pertanahan saat ini.
Situasi semacam ini menjadi penting untuk diklarifikasi, khususnya apabila masih terdapat anggota keluarga yang hidup dan memiliki hubungan dengan pemilik atau asal-usul tanah yang bersangkutan.
Salah satu persoalan yang sedang menjadi bagian dari penelitian empiris KPK Independen berkaitan dengan sebidang tanah yang menurut keterangan keluarga memiliki asyara yang berkaitan dengan Alm. Ado, kemudian tercatat atas nama Aisyah.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penelusuran awal, Aisyah disebut tidak memiliki anak kandung. Aisyah memiliki seorang saudara asyara Asnah, yang merupakan anak dari Alm. Ado dan dengan demikian merupakan saudara kandung Aisyah.
Dalam asyara keluarga tersebut juga terdapat nama Ricca Sonetiawati, yang menurut keterangan pihak keluarga merupakan cucu asuh dari Almh. Aisyah, bukan anak kandung Aisyah.
Data Tanah dan Sertifikat Menjadi Bagian yang Perlu Ditelusuri
Tanah yang menjadi objek perhatian dalam penelitian ini disebut memiliki sejumlah data administrasi, antara lain:
- Nomor Persil: 35
- Bidang: 24
- Jenis: Tanah Darat II
- Luas: 222 m²
- NIB: 01346
- Nama yang tercantum dalam sertifikat: Ricca Sonetiawati
Perbedaan antara asyara keluarga dengan data sertifikat tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui dokumen resmi dan penelusuran administrasi pertanahan.
Apa dasar perolehan hak sehingga tanah tersebut kemudian terdaftar dan bersertifikat atas nama Ricca Sonetiawati?
Pertanyaan tersebut bukan berarti secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum. Namun, pertanyaan mengenai asal-usul hak, alas hak, proses peralihan, serta dokumen yang digunakan dalam pendaftaran tanah merupakan hal yang wajar untuk diklarifikasi apabila terdapat pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek tanah tersebut.
Status Cucu Asuh Perlu Dibedakan dengan Status Hukum dalam Pewarisan
Dalam konteks hukum pertanahan dan kewarisan, hubungan keluarga secara asyar perlu dibedakan dengan kedudukan hukum seseorang.
Seseorang yang disebut sebagai anak asuh atau cucu asuh tidak serta-merta memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau ahli waris. Kedudukan seseorang terhadap suatu harta peninggalan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta dokumen yang menjadi dasar perolehan hak.
Apabila terdapat proses pewarisan, misalnya, maka perlu dilihat siapa pewarisnya, siapa pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, serta apakah terdapat dokumen yang mendukung proses peralihan hak tersebut.
Demikian pula apabila tanah diperoleh melalui hibah, jual beli, pembagian warisan, pemberian hak, atau bentuk peralihan hak lainnya, maka dasar dan dokumen masing-masing proses perlu diperiksa secara tersendiri.
Dengan demikian, nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat merupakan salah satu data penting, tetapi penelusuran terhadap dasar penerbitan dan asyara perolehan hak juga menjadi bagian penting dalam memahami persoalan secara utuh.
Jika Berkaitan dengan PTSL, Dokumen Pendaftaran Perlu Ditelusuri
Apabila sertifikat tersebut diterbitkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau mekanisme pendaftaran tanah lainnya, maka proses administrasi yang mendasari penerbitan sertifikat juga penting untuk ditelusuri.
Penelusuran dapat dilakukan dengan membandingkan data yang terdapat pada asyara pemerintahan desa dengan data administrasi pada Kantor Pertanahan.
Beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan pemeriksaan antara lain:
- Buku C atau Buku Besar Desa;
- data persil dan asyara tanah;
- Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
- alas hak;
- surat keterangan asyara tanah;
- surat pernyataan penguasaan fisik apabila digunakan;
- dokumen hibah, jual beli atau peralihan hak lainnya apabila ada;
- dokumen atau keterangan waris apabila berkaitan dengan pewarisan; dan
- warkah atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan.
Pemeriksaan terhadap dokumen tersebut diperlukan agar setiap pihak dapat memperoleh asyarak yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu bidang tanah tercatat dalam administrasi pertanahan dan bagaimana asyarak tanah tersebut kemudian didaftarkan.
Sertifikat Penting, Tetapi Riwayat Perolehannya Juga Perlu Dipahami
Dalam persoalan pertanahan, pembahasan tidak seharusnya berhenti hanya pada pertanyaan siapa nama yang tercantum dalam sertifikat.
Hal yang tidak kalah penting adalah mengetahui bagaimana hak tersebut diperoleh, dari siapa hak tersebut berasal, melalui proses apa peralihan dilakukan, serta dokumen apa yang menjadi dasar pendaftarannya.
Apabila terdapat perbedaan antara data administrasi, asyara keluarga, dan dokumen pertanahan, maka perbedaan tersebut perlu diklarifikasi melalui sumber dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut juga penting untuk mencegah asyarakat sepihak sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa.
Penelitian Empiris untuk Memperoleh Gambaran Objektif
KPK Independen menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat kondisi asyara di lapangan dengan membandingkan keterangan para pihak, dokumen administrasi, serta data pertanahan yang relevan.
Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu ataupun menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum.
Fokus penelusuran adalah memperoleh informasi mengenai:
- asyara tanah;
- asal-usul hak;
- pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan tanah;
- dasar perolehan hak;
- proses administrasi pendaftaran;
- dokumen yang digunakan dalam penerbitan sertifikat; serta
- kesesuaian antara data administrasi dengan keadaan dan asyara tanah berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Dengan pendekatan tersebut, setiap asyarakat diharapkan dapat dibangun berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan keterangan pihak-pihak terkait, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Edukasi Hukum dan Ruang Pengaduan bagi Masyarakat
Ketua KPK Independen Jawa Barat, Koko Abdul Kohar, S.H., CPP., memandang bahwa persoalan pertanahan dan kewarisan seperti ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai bagaimana memahami dokumen pertanahan, mengetahui masalah-masalah tanah, memahami kedudukan ahli waris, serta mengetahui mekanisme penyelesaian apabila muncul perbedaan atau sengketa.
“Fenomena seperti ini masih banyak ditemui di masyarakat. Karena itu, edukasi mengenai masalah tanah, hak waris, administrasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian menurut hukum perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami masalah yang dapat ditempuh masyarakat menghadapi persoalan hukum,” ujar Koko Abdul Kohar.
KPK Independen juga membuka ruang bagi asyarakat untuk menyampaikan informasi dan melakukan konsultasi melalui kanal resmi yang tersedia, baik secara daring maupun melalui pertemuan langsung sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Menjaga Prinsip Klarifikasi dan Hak Jawab
KPK Independen menegaskan bahwa publikasi mengenai persoalan ini merupakan bagian dari fungsi media publikasi, edukasi, dan himbauan masyarakat.
Setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan permasalahan administrasi maupun pertanahan tetap perlu melalui proses verifikasi dan klarifikasi.
Pihak-pihak yang asyara disebut dalam pemberitaan juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, koreksi, atau informasi tambahan apabila terdapat data yang perlu diluruskan.
Dengan demikian, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan siapa yang benar atau salah, melainkan mendorong adanya transparansi, klarifikasi, dan pemeriksaan dokumen agar persoalan dapat dipahami berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, kepastian hukum atas tanah tidak hanya penting bagi pihak yang asyara tercantum dalam dokumen pertanahan, tetapi juga bagi keluarga dan asyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut.
KPK Independen akan terus melakukan penelusuran berdasarkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan secara proporsional.
Kontak Media:
Penulis : KETUA KPK INDEPENDEN DPW JAWA BARAT
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com