Kerugian Keuangan Daerah Ditaksir Rp18,79 Miliar, Pengawasan APBD dan Akuntabilitas Pejabat Publik Harus Diperkuat
INDRAMAYU, JAWA BARAT — Penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk tahun anggaran 2022–2025 menjadi perhatian publik. Perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tersebut kembali menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Indramayu, ditahan oleh Kejati Jawa Barat sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 21 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan kejaksaan sebagaimana diberitakan Kompas.com, perkara ini berkaitan dengan dugaan penetapan dan kenaikan tunjangan perumahan serta transportasi yang diduga tidak didukung prosedur dan dokumen perhitungan yang semestinya.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan normal meskipun wakilnya sedang menjalani proses hukum. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan telah menyiapkan penyesuaian pembagian tugas agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Dalam keterangannya pada Sabtu (24/10/2026), Lucky menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan amanah masyarakat serta melaksanakan visi dan misi pembangunan Kabupaten Indramayu.
Keberlanjutan pemerintahan merupakan hal penting. Namun, dalam situasi seperti ini, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara, mekanisme pengawasan anggaran, dan langkah pembenahan tata kelola pemerintahan.
KETUA KPK INDEPENDEN JAWA BARAT APRESIASI PENANGANAN PERKARA
Ketua KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPW Jawa Barat, Koko Abdul Kohar, S.H., CPP., menyampaikan apresiasi atas langkah Kejati Jawa Barat dalam menangani perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Indramayu.
Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan berdasarkan alat bukti merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi keuangan daerah dari penyalahgunaan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menangani perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu. Penanganan perkara yang serius, objektif, dan sesuai ketentuan hukum merupakan hal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Koko Abdul Kohar.
Ia menegaskan, apresiasi tersebut harus berjalan beriringan dengan dorongan agar keterbukaan informasi publik semakin dimaksimalkan, terutama mengenai perkembangan penanganan perkara, penjelasan mengenai kerugian keuangan daerah, serta upaya pemulihan kerugian apabila nantinya ditetapkan sesuai mekanisme hukum.
“Kami mendorong agar informasi mengenai proses penanganan perkara ini disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui saluran resmi, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan, tidak membuka informasi yang dilindungi hukum, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan perkara secara proporsional, bukan hanya menerima informasi pada saat penetapan tersangka atau penahanan,” tegasnya.
Menurut Koko, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh dokumen penyidikan harus dibuka kepada publik. Informasi yang dapat diumumkan perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan bertanggung jawab, sedangkan informasi yang berpotensi mengganggu proses hukum tetap harus dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DPRD agar menjadikan perkara ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem penetapan tunjangan, proses penganggaran, pengawasan internal, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan APBD.
DUGAAN KENAIKAN TUNJANGAN DAN KERUGIAN DAERAH RP18,79 MILIAR
Berdasarkan uraian penyidikan yang disampaikan Kejati Jawa Barat dan diberitakan Kompas.com, perkara tersebut berawal dari dugaan inisiatif menaikkan besaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD ketika Syaefudin masih menjabat Ketua DPRD pada 2021.
Besaran tunjangan perumahan yang disebut dalam keterangan kejaksaan adalah:
- Ketua DPRD: Rp30 juta per bulan.
- Wakil Ketua DPRD: Rp28,5 juta per bulan.
- Anggota DPRD: Rp27 juta per bulan.
Sementara itu, besaran tunjangan transportasi yang disebutkan adalah:
- Ketua DPRD: Rp25 juta per bulan.
- Wakil Ketua DPRD: Rp20 juta per bulan.
- Anggota DPRD: Rp17 juta per bulan.
Menurut penyidikan, penentuan nominal tersebut diduga dilakukan sebelum penilaian atau appraisal dilaksanakan dan tanpa dokumen pendukung yang memadai untuk menjelaskan dasar kebutuhan kenaikan anggaran.
Dalam perkembangan berikutnya, kejaksaan juga menguraikan dugaan penambahan nilai tunjangan sebesar 15 persen dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penambahan tersebut diduga berkaitan dengan pengakomodasian pajak penghasilan Pasal 21.
Kejaksaan menduga pajak tersebut seharusnya menjadi tanggungan penerima tunjangan, bukan dibebankan melalui penambahan anggaran daerah. Dugaan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengusutan perkara.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan tersebut, kerugian keuangan negara atau daerah ditaksir mencapai Rp18.798.515.457 atau sekitar Rp18,79 miliar.
Kejati Jawa Barat juga menahan Syaefudin dan seorang tersangka berinisial I.H. di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung untuk jangka waktu 20 hari, terhitung sejak 21 Oktober hingga 9 November 2026, berdasarkan keterangan yang menjadi dasar pemberitaan.
Perlu ditegaskan bahwa status tersangka dan dugaan perbuatan yang diuraikan penyidik bukanlah putusan bersalah. Pembuktian unsur pidana dan pertanggungjawaban setiap pihak harus dilakukan melalui proses peradilan sesuai hukum yang berlaku.
KRITIK KONSTRUKTIF: ANGGARAN PUBLIK TIDAK BOLEH KEHILANGAN AKUNTABILITAS
KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat menilai perkara ini perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola anggaran daerah. Persoalan mendasar yang harus dijawab bukan hanya siapa yang bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga bagaimana sistem penganggaran dan pengawasan dapat mencegah terjadinya dugaan penyimpangan serupa.
Tunjangan pejabat publik harus memiliki dasar hukum, perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta proses penetapan yang transparan dan sesuai ketentuan. Penilaian profesional tidak semestinya hanya menjadi formalitas administratif setelah nominal anggaran ditentukan.
Apabila dugaan penetapan nominal sebelum appraisal dan penambahan tunjangan tanpa dasar yang memadai terbukti di persidangan, kondisi tersebut akan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengendalian anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur.
Kritik terhadap tata kelola ini bukan berarti menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan publik terhadap sistem yang mengelola uang masyarakat.
Di tengah kebutuhan masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan dasar, setiap rupiah APBD harus direncanakan dan digunakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan hukum, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu menyadari bahwa kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Kepercayaan harus diperkuat dengan keterbukaan data anggaran, penjelasan kebijakan yang dapat diuji, dan kesediaan melakukan koreksi ketika ditemukan kelemahan.
LIMA LANGKAH SOLUSI UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN ANGGARAN
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat mendorong sejumlah langkah konstruktif berikut.
1. Membuka informasi dasar penetapan tunjangan
Pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan dasar hukum, hasil penilaian profesional, metode perhitungan, dan dokumen anggaran yang dapat diakses publik tersedia melalui kanal informasi resmi sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum tetap harus dilindungi.
2. Memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan
Inspektorat daerah, unsur pengawasan internal DPRD sesuai kewenangannya, serta lembaga pemeriksa yang berwenang perlu memastikan setiap usulan kenaikan tunjangan memiliki dasar yang sah dan perhitungan yang dapat diuji sebelum dimasukkan ke dalam APBD. Pemeriksaan tidak boleh hanya mengandalkan kelengkapan administratif.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tunjangan
Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DPRD perlu mengevaluasi proses penetapan tunjangan perumahan dan transportasi, termasuk penggunaan jasa penilai independen, perlakuan perpajakan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil evaluasi yang dapat dipublikasikan hendaknya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
4. Memperkuat penanganan dan pemulihan kerugian daerah
Aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu menindaklanjuti perkara berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kerugian negara atau daerah ditetapkan melalui mekanisme yang sah, upaya pemulihan harus ditempuh sesuai prosedur, tanpa mengurangi kewajiban pembuktian pidana dan perlindungan hak semua pihak.
5. Menyediakan kanal pengaduan publik yang aman dan dapat ditindaklanjuti
Masyarakat perlu memiliki akses terhadap kanal pengaduan resmi untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran. Setiap laporan sebaiknya disertai informasi yang relevan dan dapat diverifikasi. Identitas pelapor harus dilindungi sesuai ketentuan, sementara laporan wajib ditangani secara profesional dan tidak dijadikan sarana menyebarkan tuduhan tanpa bukti.
MASYARAKAT BERHAK MENGAWASI, BUKAN MENGHAKIMI
KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat mengajak masyarakat Indramayu dan warga Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik dengan cara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.
Masyarakat dapat memanfaatkan kanal informasi resmi pemerintah, meminta informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku, mengikuti pembahasan anggaran daerah, serta menyampaikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, masyarakat perlu membedakan informasi yang telah terverifikasi, dugaan yang masih diselidiki atau disidik, dan kesimpulan hukum yang baru dapat ditetapkan melalui proses peradilan. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berisiko merugikan pihak lain dan mengaburkan substansi persoalan.
Di sisi lain, pejabat publik dan institusi pemerintah wajib menyadari bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Kritik yang berbasis fakta tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
PENUTUP: PENEGAKAN HUKUM HARUS BERJALAN, REFORMASI TATA KELOLA HARUS MENYUSUL
Perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Indramayu menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterbukaan informasi yang memadai.
KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat mengapresiasi upaya penegakan hukum oleh Kejati Jawa Barat dan mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan dalam batas yang diperbolehkan hukum, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DPRD perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem penganggaran, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagaimana ditegaskan Ketua KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat, Koko Abdul Kohar, S.H., CPP., keterbukaan informasi dan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab, kebijakan publik harus dapat diuji, dan penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat akan terus mendorong publikasi, edukasi, dan pengawasan masyarakat agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPW JAWA BARAT
Media Publikasi, Edukasi dan Himbauan Masyarakat
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN DPW JAWA BARAT
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkijabar@gmail.com
Website : www.kpkijabar.org