Majelis Hakim Tinjau Langsung Objek Perkara, Penasihat Hukum Nilai Kondisi Fisik Bangunan Perlu Menjadi Pertimbangan dalam Pembuktian.
PONTIANAK – MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN — Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah pembangunan Gedung SMA Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, memasuki tahapan penting. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pontianak melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang lapangan dengan meninjau langsung objek perkara.
Pemeriksaan tersebut dilakukan di kawasan Gedung SMA Mujahidin Pontianak dan dihadiri oleh majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta tim penasihat hukum para terdakwa.
Pemeriksaan setempat menjadi bagian dari proses persidangan untuk memberikan gambaran langsung kepada majelis hakim mengenai kondisi objek yang berkaitan dengan perkara. Dalam perkara yang berkaitan dengan pembangunan fisik, kondisi bangunan di lapangan menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Kuasa Hukum Soroti Kondisi Fisik Bangunan
Tim Penasihat Hukum terdakwa, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai pemeriksaan langsung terhadap Gedung SMA Mujahidin memberikan kesempatan penting untuk menguji sejumlah persoalan yang menjadi bagian dari dakwaan.
Herman Hofi mendampingi dua terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Ismuni, yang disebut sebagai Ketua Panitia Pembangunan, dan Mulyadi Rahyono, yang disebut sebagai Ketua Tim Perencana.
Menurut Herman Hofi, terdapat sejumlah hal yang dipersoalkan dalam perkara, termasuk berkaitan dengan volume pekerjaan, mutu bangunan, dan kondisi konstruksi.
Ia menilai pemeriksaan langsung di lokasi memberikan perspektif berbeda dibandingkan penilaian yang hanya didasarkan pada dokumen atau pemeriksaan tanpa melihat objek secara langsung.
“Sidang lapangan ini menjadi pembuktian nyata. Semua materi yang dipersoalkan dan didakwakan oleh JPU ternyata ada wujudnya di lapangan. Fakta fisik yang kita lihat bersama hari ini menjadi bagian penting dalam menguji narasi dakwaan,” ujar Herman Hofi seusai pemeriksaan setempat.
Namun demikian, penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan.
Bangunan Berdiri dan Digunakan untuk Kegiatan Pendidikan
Dalam keterangannya, tim penasihat hukum menyoroti kondisi fisik Gedung SMA Mujahidin yang disebut telah berdiri dan digunakan untuk kegiatan pendidikan.
Pihak pembela menyampaikan sejumlah fakta yang menurut mereka relevan dengan perkara, antara lain:
1. Kondisi Fisik Bangunan
Tim penasihat hukum menyatakan bangunan berdiri kokoh dan tidak menunjukkan kondisi yang menurut mereka dapat dikategorikan sebagai kerusakan struktural serius.
2. Bangunan Telah Digunakan
Gedung tersebut disebut telah selesai dan diserahterimakan pada 30 Desember 2022, serta telah digunakan untuk mendukung aktivitas pendidikan.
3. Memiliki Sertifikat Laik Fungsi
Pihak penasihat hukum juga menyampaikan bahwa bangunan tersebut telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari otoritas terkait.
Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi pihak pembela untuk mempertanyakan bagaimana kondisi fisik bangunan harus ditempatkan dalam keseluruhan konstruksi perkara.
Perbedaan Pandangan Mengenai Kerugian Negara
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya dugaan kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp9,73 miliar, sementara total dana hibah pembangunan yang disebut dalam perkara mencapai sekitar Rp22,042 miliar untuk periode 2020–2022.
Pihak penasihat hukum berpendapat bahwa keberadaan bangunan secara fisik dan manfaatnya bagi masyarakat perlu diperhitungkan secara komprehensif dalam menilai perkara.
Namun, besaran kerugian negara dan konstruksi tindak pidana merupakan persoalan pembuktian yang harus dinilai berdasarkan alat bukti serta fakta persidangan, termasuk hasil audit dan keterangan para ahli.
Dengan demikian, keberadaan bangunan yang berdiri dan berfungsi tidak dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Sebaliknya, kondisi fisik bangunan juga tidak semestinya diabaikan apabila memang menjadi bagian dari objek yang dipersoalkan dalam perkara.
Penasihat Hukum Kritik Metode Pemeriksaan Sebelumnya
Sebelum pemeriksaan setempat dilakukan, tim penasihat hukum juga menyampaikan keberatan terhadap metode pemeriksaan konstruksi yang menurut mereka belum sepenuhnya memberikan gambaran kondisi objek secara langsung.
Pihak pembela mempertanyakan pemeriksaan yang sebelumnya melibatkan ahli konstruksi dari luar daerah serta metode pemeriksaan yang dinilai tidak dilakukan secara langsung dan menyeluruh di lapangan.
Menurut mereka, pemeriksaan fisik secara langsung menjadi penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi bangunan.
Pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak penasihat hukum yang selanjutnya akan diuji bersama keterangan saksi, ahli, dokumen, hasil audit, serta alat bukti lainnya dalam persidangan.
Herman Hofi Optimistis Terdakwa Memperoleh Putusan Bebas
Setelah mengikuti pemeriksaan setempat, Herman Hofi menyatakan optimistis terhadap posisi hukum kedua terdakwa.
Menurutnya, fakta empiris mengenai keberadaan, kondisi, dan fungsi bangunan merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.
“Melihat fakta empiris hari ini, kami sangat optimistis bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran materiil. Kami berharap terdakwa Ismuni dan Mulyadi Rahyono dapat diputus bebas apabila berdasarkan seluruh fakta persidangan memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,” kata Herman Hofi.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan harapan dari tim penasihat hukum. Putusan akhir tetap sepenuhnya berada pada kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.
KPK INDEPENDEN Kalbar: Utamakan Fakta dan Kepastian Hukum
Sementara itu, Ketua KPK INDEPENDEN Kalimantan Barat, Budi Santoso, S.H., turut memberikan perhatian terhadap proses hukum perkara tersebut.
Saat dihubungi Media Center KPK INDEPENDEN, Budi Santoso mengatakan bahwa kondisi fisik Gedung SMA Mujahidin dan pemanfaatannya oleh masyarakat merupakan hal yang menurutnya penting untuk diperhatikan dalam melihat perkara secara utuh.
“Yang menjadi perhatian kami adalah fakta bahwa objek pembangunan tersebut ada secara fisik, berdiri, digunakan dan disebut telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Karena itu, seluruh fakta mengenai objek perkara harus dilihat secara utuh dan objektif dalam proses persidangan,” ujar Budi Santoso.
Ia berharap proses hukum perkara tersebut dapat segera memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk keberlanjutan pemanfaatan fasilitas pendidikan SMA Mujahidin Pontianak.
“Kami berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan hukum. Yang terpenting adalah kebenaran materiil, keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai proses hukum justru membuat fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” lanjutnya.
Budi juga menyatakan bahwa KPK INDEPENDEN Kalimantan Barat akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol dan edukasi publik.
Menurutnya, dukungan terhadap proses pembelaan hukum tidak boleh diartikan sebagai upaya mendahului putusan pengadilan.
“Kami menghormati proses persidangan dan kewenangan majelis hakim. Dukungan kami kepada Dr. Herman Hofi Munawar adalah dalam konteks mengawal proses hukum agar berjalan objektif, transparan dan berdasarkan fakta,” tegas Budi.
Catatan Edukasi Publik: Bangunan Ada, Apakah Otomatis Tidak Ada Korupsi?
Perkara ini juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat bahwa keberadaan sebuah bangunan tidak secara otomatis membuktikan ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi.
Dalam perkara dugaan korupsi pembangunan fisik, sejumlah aspek dapat menjadi bahan pembuktian, antara lain:
- apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan;
- apakah volume pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- apakah spesifikasi dan kualitas pekerjaan sesuai ketentuan;
- apakah penggunaan dana sesuai peruntukannya;
- apakah terdapat pembayaran yang tidak semestinya;
- apakah terdapat perbuatan melawan hukum;
- bagaimana proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan; serta
- apakah terdapat kerugian keuangan negara dan bagaimana metode penghitungannya.
Karena itu, fakta fisik bangunan merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan pembuktian, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu.
Masyarakat perlu memahami persoalan tersebut agar tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sisi informasi.
KPK INDEPENDEN Mendorong Proses Hukum yang Objektif
Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN berpandangan bahwa perkara yang sedang berjalan harus menjadi ruang untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Kritik terhadap proses hukum merupakan bagian dari kontrol publik sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, hak-hak hukum terdakwa, asas praduga tak bersalah, serta independensi majelis hakim harus tetap dihormati.
Kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh opini publik, tetapi melalui pembuktian yang objektif di hadapan hukum.
KPK INDEPENDEN Kalimantan Barat berharap proses persidangan dapat berjalan secara transparan dan profesional hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.
Apapun putusan yang nantinya dijatuhkan, seluruh pihak diharapkan menghormati mekanisme hukum yang tersedia.
PENUTUP
Pemeriksaan setempat Gedung SMA Mujahidin Pontianak menjadi momentum penting untuk mempertemukan argumentasi hukum dengan kondisi objek perkara secara langsung.
Bagi tim penasihat hukum, kondisi bangunan yang berdiri, digunakan dan memiliki SLF menjadi fakta penting yang mereka nilai dapat memperkuat pembelaan terhadap para terdakwa.
Sementara itu, pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, unsur kesalahan, serta kerugian negara tetap harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Media Center KPK INDEPENDEN mengajak masyarakat untuk mengikuti perkara ini secara kritis, berimbang dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kontrol publik bukanlah vonis. Kontrol publik adalah upaya memastikan setiap proses berjalan transparan, adil dan sesuai hukum.
KETERANGAN MEDIA
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN
Kontributor : KPK INDEPENDEN Kalimantan Barat
Kategori : Publikasi, Berita & Edukasi Publik
Rubrik : Hukum dan Kontrol Publik
Media : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
Email : kpkimedia@gmail.com