JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 7 Oktober 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba model baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut dimulai pada Senin, 5 Oktober 2026, dan melibatkan lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga Jayapura.
Dalam skema baru tersebut, makanan tetap diproduksi di dapur SPPG atau central kitchen, kemudian dikirim ke sekolah dalam kondisi hangat untuk selanjutnya disajikan secara prasmanan di kelas.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perubahan pola penyajian tersebut sedang diuji untuk memperpendek jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Dengan demikian, makanan diharapkan tetap hangat dan segar sekaligus menekan risiko makanan mengalami kerusakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Per hari ini, di tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas,” ujar Sudaryono.
BGN menyebut model tersebut juga terinspirasi dari pola penyediaan makanan sekolah di Jepang, termasuk konsep central kitchen, di mana makanan dipersiapkan secara terpusat sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Bukan Sekadar Makan, Siswa Juga Diberi Peran
Sistem prasmanan yang sedang diuji BGN tidak hanya mengubah cara makanan dibagikan. Skema ini juga dirancang memiliki fungsi edukatif.
Siswa nantinya dapat dilibatkan secara bergiliran melalui kelompok piket yang terdiri dari sekitar 5–6 siswa. Mereka membantu melayani teman-teman dan guru dalam proses penyajian makanan.
Dalam pelaksanaannya, siswa yang bertugas dapat menggunakan perlengkapan seperti celemek dan sarung tangan. Menurut BGN, keterlibatan tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, serta budaya melayani.
Namun demikian, konsep tersebut membutuhkan pelatihan dan standar operasional yang jelas, baik bagi pengelola SPPG maupun pihak sekolah. BGN sendiri masih melakukan evaluasi sebelum memastikan apakah sistem prasmanan tersebut akan diterapkan secara lebih luas.
BGN Klaim Food Waste Berpotensi Lebih Rendah
Salah satu alasan lain yang dikemukakan BGN adalah potensi pengurangan makanan yang terbuang atau food waste.
Dalam sistem prasmanan, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan masih memiliki kesempatan mengambil tambahan apabila makanan masih tersedia. Dengan mekanisme tersebut, BGN menyebut laporan awal menunjukkan tingkat makanan yang dihabiskan cukup tinggi dan sisa makanan relatif lebih sedikit.
Meski demikian, klaim keberhasilan tersebut tetap membutuhkan data evaluasi yang terukur dan terbuka agar masyarakat dapat mengetahui apakah model baru tersebut benar-benar lebih efektif dibandingkan sistem sebelumnya.
KPK INDEPENDEN: Inovasi MBG Harus Dikawal, Bukan Sekadar Dipuji
Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN), Mardony Rangkuti Anyer, SH., M.H., menyambut positif upaya pemerintah mencari model pelayanan MBG yang lebih baik.
Namun, menurutnya, perubahan sistem distribusi makanan tidak boleh hanya dinilai dari makanan yang lebih hangat atau tingkat makanan yang habis.
“Kami mengapresiasi inovasi BGN dalam mencari pola penyajian MBG yang lebih baik. Tetapi jangan sampai ukuran keberhasilannya hanya makanan lebih hangat, lebih enak atau lebih sedikit yang terbuang. Yang paling utama adalah keamanan pangan, kandungan gizi, kebersihan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat,” tegas Mardony.
Menurutnya, program MBG menyangkut kepentingan jutaan masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, setiap perubahan metode harus berdasarkan data, kajian risiko, standar keamanan pangan dan evaluasi independen.
“Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan. Setiap pilot project harus memiliki standar keamanan yang ketat. Kalau ada inovasi, silakan diuji, tetapi keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi garis merah yang tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Kritik Tajam: Jangan Sampai Beban Operasional Dipindahkan ke Sekolah
KPK INDEPENDEN juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana melibatkan siswa dalam pelayanan prasmanan.
Mardony menilai keterlibatan siswa dapat memiliki nilai pendidikan positif apabila dirancang dengan benar. Namun, jangan sampai konsep tersebut justru mengalihkan beban operasional penyelenggaraan MBG kepada sekolah dan peserta didik.
“Kita harus membedakan antara pendidikan karakter dengan pemindahan beban kerja. Siswa boleh diajarkan disiplin, kebersihan dan tanggung jawab, tetapi jangan sampai mereka justru dijadikan tenaga pelayanan karena keterbatasan petugas. Sekolah juga jangan sampai dibebani pekerjaan tambahan yang mengganggu proses belajar mengajar,” kata Mardony.
Menurutnya, sebelum sistem prasmanan diterapkan secara luas, BGN harus memastikan adanya pembagian tugas yang jelas antara SPPG, sekolah, guru, tenaga pendukung dan siswa.
Siswa seharusnya tetap mendapatkan pengalaman edukatif tanpa mengorbankan waktu belajar maupun aspek keselamatan dan kebersihan makanan.
Lima Hal yang Harus Menjadi Standar Evaluasi
KPK INDEPENDEN mendorong agar BGN tidak terburu-buru memperluas sistem prasmanan sebelum evaluasi pilot project dilakukan secara menyeluruh.
Sedikitnya terdapat lima indikator utama yang harus dipublikasikan kepada masyarakat.
1. Keamanan dan Higiene Makanan
Setiap tahapan, mulai dari pengolahan, pengemasan, transportasi, penyimpanan hingga penyajian harus memiliki standar keamanan pangan yang jelas.
Yang perlu diukur bukan hanya apakah makanan tiba dalam kondisi hangat, tetapi juga apakah seluruh rantai distribusi memenuhi standar keamanan pangan.
2. Kandungan dan Kecukupan Gizi
Makanan yang terlihat menarik dan terasa lezat belum tentu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi harus mencakup komposisi menu, kecukupan energi dan zat gizi, variasi makanan, serta kesesuaian dengan kebutuhan kelompok usia penerima MBG.
3. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah perlu membandingkan secara transparan biaya model prasmanan dengan sistem sebelumnya.
Jika sistem baru membutuhkan tambahan tenaga, perlengkapan, transportasi, fasilitas penyimpanan maupun pengawasan, seluruh komponen biaya tersebut harus dihitung secara terbuka.
4. Dampak terhadap Proses Belajar
Keterlibatan siswa dalam piket harus dipastikan tidak mengurangi waktu belajar.
Menurut KPK INDEPENDEN, aspek pendidikan karakter memang penting, tetapi program MBG tidak boleh menggeser tujuan utama sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran.
5. Transparansi Data dan Pengaduan Masyarakat
Setiap pilot project harus memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Jika terjadi persoalan kualitas makanan, dugaan keracunan, keterlambatan distribusi atau masalah lainnya, masyarakat harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti.
KPK INDEPENDEN Tawarkan Solusi: MBG Harus Aman, Bergizi, Transparan dan Terukur
Untuk memperkuat pelaksanaan program, KPK INDEPENDEN memberikan sejumlah rekomendasi.
Pertama, BGN perlu membuat audit keamanan pangan secara berkala pada setiap SPPG yang menerapkan sistem prasmanan.
Kedua, setiap sekolah perlu memiliki petugas atau penanggung jawab khusus yang memastikan prosedur penyajian makanan dilaksanakan sesuai standar.
Ketiga, siswa yang dilibatkan harus mendapatkan edukasi dasar mengenai kebersihan tangan, penggunaan sarung tangan, etika penyajian makanan dan keamanan pangan. Keterlibatan tersebut harus bersifat edukatif dan tidak mengganggu kegiatan belajar.
Keempat, pemerintah perlu membuka data evaluasi pilot project, termasuk tingkat makanan tersisa, keluhan kesehatan, biaya per porsi, ketepatan waktu distribusi, kepuasan penerima manfaat dan hasil pengawasan keamanan pangan.
Kelima, penerapan secara nasional sebaiknya dilakukan bertahap dan berbasis bukti, bukan semata-mata karena model tersebut berhasil diterapkan di negara lain.
Mardony menegaskan bahwa pengalaman Jepang dapat menjadi referensi, tetapi kondisi Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, infrastruktur dan kapasitas sekolah yang berbeda.
“Jangan hanya mengambil bentuknya, tetapi ambil prinsip baiknya. Indonesia bukan Jepang. Kita memiliki kondisi sekolah, jarak distribusi, infrastruktur, jumlah siswa dan kapasitas daerah yang sangat beragam. Karena itu, model MBG harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia, bukan sekadar meniru sistem negara lain,” ujar Mardony.
MBG Bukan Sekadar Program Makan, tetapi Investasi Generasi
KPK INDEPENDEN menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan makanan bagi siswa.
Program tersebut menyangkut kesehatan anak, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi masyarakat, tata kelola anggaran negara dan masa depan generasi Indonesia.
Karena itu, setiap perubahan dalam pelaksanaannya harus dikawal dengan prinsip tepat gizi, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan tepat anggaran.
Uji coba sistem prasmanan dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas MBG. Namun, keberhasilannya harus dibuktikan melalui data dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak anti-inovasi. Justru kami mendukung inovasi yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Tetapi inovasi pemerintah harus berjalan bersama transparansi, pengawasan dan akuntabilitas. Jangan sampai sesuatu yang disebut sebagai inovasi justru melahirkan persoalan baru,” tegas Mardony Rangkuti Anyer.
Ia menambahkan bahwa KPK INDEPENDEN akan terus mendorong kontrol publik yang konstruktif terhadap program-program pemerintah, terutama program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“MBG harus menjadi program yang membanggakan karena mampu menghadirkan makanan bergizi sekaligus membangun generasi sehat dan berkualitas. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi berapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Pada akhirnya, inovasi boleh dilakukan, tetapi keamanan pangan tidak boleh dikompromikan; efisiensi boleh dikejar, tetapi hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi harus tetap menjadi prioritas utama.
HUMAS KPK INDEPENDEN
Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Media Publikasi, Edukasi dan Himbauan Masyarakat
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com
Website : www.kpkindependen.com