GUNUNGSITOLI, KPK INDEPENDEN — 30 September 2026.
Pelaksanaan proyek penggantian lantai Jembatan Moawo dan pemasangan balok girder pada ruas jalan provinsi Gunungsitoli–Afia, Desa Moawo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menjadi perhatian dalam pemantauan masyarakat.
Proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.399.437.152 atau sekitar Rp4,39 miliar tersebut mendapat sorotan, terutama terkait aspek keselamatan pengguna jalan, fasilitas akses sementara selama pekerjaan berlangsung, serta pekerjaan bronjong di sekitar kawasan jembatan.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Lembaga KPK INDEPENDEN sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Aktivis Lembaga KPK INDEPENDEN, Deni Zega, mengatakan bahwa proyek infrastruktur dengan nilai anggaran miliaran rupiah tidak hanya perlu memperhatikan pencapaian progres konstruksi, tetapi juga harus memastikan keselamatan masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
“Anggaran yang begitu besar harus dibarengi dengan pelaksanaan pekerjaan yang transparan, berkualitas, sesuai ketentuan teknis, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujar Deni.
Fasilitas Jembatan Sementara Jadi Perhatian
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemantauan di lapangan adalah keberadaan fasilitas jembatan darurat atau jembatan sementara selama proses pekerjaan Jembatan Moawo berlangsung.
Deni menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan pihaknya di lokasi, fasilitas yang secara khusus diperuntukkan sebagai akses sementara masih perlu diperjelas, terutama mengenai fungsi, konstruksi, kapasitas beban, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting mengingat pekerjaan pada bagian jembatan berpotensi memengaruhi kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada ruas Gunungsitoli–Afia.
Ruas tersebut digunakan oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi hingga kendaraan angkutan barang.
“Jangan sampai masyarakat menggunakan jalur sementara yang belum jelas kemampuan konstruksinya maupun aspek keselamatannya. Semua harus dipastikan berdasarkan perhitungan teknis,” katanya.
Deni meminta pihak terkait memberikan informasi yang transparan mengenai apakah fasilitas jembatan sementara tersebut memang tercantum dalam dokumen kontrak, bagaimana spesifikasi teknisnya, berapa kapasitas beban yang diperhitungkan, serta bagaimana sistem pengamanan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
PUPR Sebut Bangunan sebagai Dudukan Jembatan Darurat
Untuk memperoleh informasi lebih berimbang, wartawan melakukan konfirmasi kepada salah seorang pihak pada PUPR Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi WhatsApp.
Dalam keterangannya, pihak PUPR menyampaikan bahwa bangunan yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian yang diperuntukkan sebagai dudukan jembatan darurat atau jembatan sementara.
Keterangan tersebut menjadi informasi penting yang masih memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut, terutama mengenai desain konstruksi, kapasitas beban, metode pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan proyek.
Deni menilai penjelasan mengenai fasilitas tersebut sebaiknya tidak berhenti pada keterangan lisan.
Menurutnya, aspek teknis perlu dapat dibuktikan melalui dokumen proyek maupun hasil pemeriksaan lapangan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis.
“Kalau memang fasilitas tersebut merupakan bagian dari jembatan darurat, tentu masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa konstruksinya dirancang dan dilaksanakan sesuai standar teknis serta mampu mendukung keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Pekerjaan Bronjong Juga Diminta Diperiksa
Selain fasilitas jembatan sementara, pekerjaan bronjong di sekitar Jembatan Moawo turut menjadi perhatian dalam pemantauan lapangan.
Deni menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menurut pengamatan pihaknya perlu diperiksa lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan kondisi dasar, metode pemasangan dan kesesuaian pekerjaan dengan gambar kerja serta spesifikasi teknis.
Namun, ia menegaskan bahwa pengamatan visual di lapangan tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran.
Menurutnya, diperlukan pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan dokumen kontrak untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Kalau ada pekerjaan yang secara visual menimbulkan pertanyaan, jangan langsung disimpulkan salah. Yang harus dilakukan adalah pemeriksaan teknis. Apakah sesuai gambar kerja, spesifikasi dan kontrak, itu yang harus dibuktikan,” kata Deni.
Beban Kendaraan Menjadi Perhatian
Aspek keselamatan semakin menjadi perhatian karena ruas jalan tersebut juga dilalui kendaraan angkutan barang.
Deni mengatakan, berdasarkan pengamatan pihaknya, kendaraan ekspedisi dan kendaraan angkutan dengan muatan berat turut melintas di kawasan Jembatan Moawo.
Ia mempertanyakan apakah jalur yang digunakan selama pekerjaan berlangsung telah diperhitungkan untuk menahan beban kendaraan yang melintas.
“Jangan sampai kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang mengalami kecelakaan karena fasilitas atau jalur sementara tidak memenuhi persyaratan keselamatan,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar pelaksana pekerjaan memastikan tersedianya rambu-rambu peringatan, pembatas pengaman, pengaturan arus lalu lintas, penerangan yang memadai apabila diperlukan, serta sistem pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama ketika aktivitas konstruksi masih berlangsung dan kondisi lalu lintas harus berbagi ruang dengan area pekerjaan.
Transparansi Anggaran dan Kesesuaian Pekerjaan
Selain persoalan keselamatan, nilai proyek yang mencapai sekitar Rp4,39 miliar juga menjadi bagian dari perhatian publik.
Deni menyampaikan bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi material, gambar kerja dan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
“Ini merupakan anggaran negara. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak pekerjaan berlangsung, bukan hanya setelah pekerjaan selesai. Kalau terdapat hal yang perlu diperiksa, harus segera dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Deni, kritik dan pertanyaan yang disampaikan Lembaga KPK INDEPENDEN merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan.
Kontrol masyarakat, kata dia, diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kontraktor dan Instansi Teknis Masih Dimintai Klarifikasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Surya Sejahtera Perkasa.
Lembaga KPK INDEPENDEN meminta pihak kontraktor memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, standar keselamatan kerja dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi KPK INDEPENDEN juga masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari pihak CV Surya Sejahtera Perkasa mengenai sejumlah pertanyaan yang muncul dari hasil pemantauan lapangan.
Konfirmasi juga diarahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya mengenai dokumen perencanaan, fasilitas jembatan sementara, pekerjaan bronjong, pengaturan lalu lintas serta penerapan aspek keselamatan selama pekerjaan berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah persoalan tersebut masih berada pada tahap sorotan, pertanyaan dan permintaan klarifikasi. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan proyek sebelum terdapat hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen kontrak, pengujian teknis dan/atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
KPK INDEPENDEN: Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan masyarakat. Karena itu, selama pekerjaan berlangsung, aspek keselamatan pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi proyek tetap harus menjadi perhatian utama.
Transparansi informasi, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, pengawasan teknis serta pengamanan lalu lintas merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan selama proses pembangunan berlangsung.
KPK INDEPENDEN mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan informasi secara terbuka dan memastikan pekerjaan dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi CV Surya Sejahtera Perkasa, PUPR Provinsi Sumatera Utara maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab secara proporsional.(RED/kpkindependen.com)-Zega
Kontak Media :
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : kpkimedia@gmail.com