KUPANG, KPK INDEPENDEN — 22 Oktober 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukumnya pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung secara luring di Kantor Kejati NTT dan daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan jajaran Kejaksaan dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT, Alfonsius G. Loe Mau. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Satuan Tugas V.4 pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Marvelous, beserta jajaran, serta Ketua Satuan Tugas Khusus Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Wilayah III pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Teguh, S.H., M.H., beserta jajaran. Sejumlah perwakilan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati NTT turut berpartisipasi secara langsung maupun daring.
Dalam rapat tersebut, masing-masing satuan kerja memaparkan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk capaian, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Pembahasan itu menjadi ruang evaluasi bersama untuk mengidentifikasi persoalan dalam proses penegakan hukum serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas kegiatan semacam ini pada akhirnya harus dapat dinilai melalui hasil yang terukur, penyelesaian hambatan yang nyata, kepastian tindak lanjut, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
KETUA UMUM KPK INDEPENDEN APRESIASI LANGKAH KOORDINASI
Ketua Umum KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN), Mardony Rangkuti Anyer, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi tersebut. Menurutnya, penguatan komunikasi dan evaluasi bersama antara KPK RI dan Kejaksaan merupakan langkah yang patut didukung dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Apresiasi tersebut, menurut KPK INDEPENDEN, perlu disertai dorongan agar keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin dimaksimalkan. Publik tidak cukup hanya mengetahui bahwa rapat koordinasi telah dilaksanakan, tetapi juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan, hasil evaluasi yang dapat diumumkan, kendala yang berhasil diatasi, dan tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga.
“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan penanganan perkara sejauh informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, publik dapat menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab dan menilai kinerja lembaga berdasarkan informasi yang jelas, bukan sekadar pernyataan normatif,” demikian pandangan yang disampaikan dalam kerangka sikap kelembagaan KPK INDEPENDEN.
Catatan: Pernyataan dalam tanda kutip di atas merupakan rumusan editorial yang disusun berdasarkan arahan redaksi, bukan kutipan langsung terverifikasi dari Mardony Rangkuti Anyer. Sebelum diterbitkan sebagai pernyataan langsung, redaksi perlu memperoleh konfirmasi dan persetujuan narasumber.
TRANSPARANSI HARUS DIIRINGI HASIL YANG TERUKUR
KPK INDEPENDEN menilai bahwa koordinasi antarlembaga merupakan fondasi penting dalam penanganan perkara korupsi, terutama ketika suatu perkara menghadapi persoalan pembuktian, keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas wilayah, atau hambatan administratif.
Meski demikian, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan agar koordinasi tidak berhenti pada agenda rapat, pemaparan, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Setiap evaluasi semestinya menghasilkan langkah konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan.
Kritik konstruktif ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan upaya yang telah dilakukan Kejati NTT, KPK RI, maupun jajaran Jampidsus. Sebaliknya, kritik tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus dinilai dari kualitas proses dan hasil penanganan perkara, kepatuhan terhadap hukum, serta kemampuan negara melindungi kepentingan masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan terhadap sistem penegakan hukum yang profesional dan independen, termasuk melalui penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kompetensi penyidik dan jaksa, penguatan pengawasan internal, serta perlindungan terhadap pelapor yang memenuhi persyaratan hukum.
Dalam konteks keterbukaan informasi, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan perkara yang memang dapat diumumkan kepada publik. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, perlindungan saksi dan korban, kerahasiaan materi penyidikan yang sah, serta hak-hak pihak yang sedang menjalani proses hukum.
Dengan prinsip tersebut, transparansi tidak menjadi sarana untuk menghakimi seseorang sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan instrumen untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan diawasi secara proporsional.
EMPAT LANGKAH KONSTRUKTIF UNTUK MEMPERKUAT PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK INDEPENDEN mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum agar memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah konkret berikut.
1. Publikasi perkembangan perkara secara berkala
Kejati NTT dan instansi terkait diharapkan menyediakan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara yang layak diumumkan, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Informasi dapat mencakup tahapan penanganan, penjelasan mengenai hambatan yang dapat dibuka kepada publik, serta tindak lanjut yang tidak mengganggu proses penyidikan maupun persidangan.
Penyampaian informasi sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menyesatkan, dan diperbarui secara proporsional. Jika suatu informasi belum dapat dibuka, lembaga terkait dapat menjelaskan batasan hukumnya tanpa mengungkap materi yang dilindungi.
2. Evaluasi dengan target dan indikator yang jelas
Rapat koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang memuat penanggung jawab, target waktu yang realistis, indikator kemajuan, serta mekanisme evaluasi. Dengan cara tersebut, hasil koordinasi dapat diukur dan hambatan yang berulang dapat segera diidentifikasi.
Indikator keberhasilan tidak semata-mata berupa jumlah perkara atau penetapan tersangka, tetapi juga kualitas pembuktian, kepatuhan pada prosedur hukum, pemulihan kerugian negara apabila terbukti dan dimungkinkan oleh hukum, serta pencegahan agar penyimpangan serupa tidak terulang.
3. Perkuat pengawasan dan perlindungan pelapor
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan tersedianya saluran pengaduan yang mudah diakses, aman, dan dapat ditindaklanjuti. Identitas pelapor harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara setiap laporan perlu dinilai berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia.
Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi agar tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, tidak mengubah atau merekayasa bukti, serta tidak menyebarluaskan data pribadi pihak-pihak yang terlibat. Pengawasan publik yang efektif harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum.
4. Perkuat pencegahan korupsi dari tingkat daerah
Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan setelah dugaan pelanggaran terjadi. Pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, keterbukaan informasi anggaran, pengawasan pelaksanaan proyek, sistem pengaduan pelayanan publik, serta pengendalian konflik kepentingan.
Inspektorat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, lembaga penegak hukum, media, organisasi masyarakat sipil, dan warga perlu menjalankan peran masing-masing secara proporsional. Pencegahan yang baik dapat mengurangi peluang penyimpangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan dan penggunaan uang negara.
EDUKASI MASYARAKAT: AWASI KEBIJAKAN, LAPORKAN DUGAAN DENGAN BERTANGGUNG JAWAB
KPK INDEPENDEN mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk turut mengawal upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi yang kritis, objektif, dan berlandaskan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat dapat memulai pengawasan dengan mempelajari informasi anggaran dan program pemerintah yang tersedia secara resmi, memeriksa kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat, serta menyimpan dokumen atau bukti yang relevan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi lembaga yang berwenang. Laporan sebaiknya menjelaskan peristiwa secara kronologis, waktu dan lokasi kejadian, pihak atau instansi terkait sepanjang diketahui, serta bukti pendukung yang diperoleh secara sah.
Pelapor perlu menghindari penyebaran tuduhan yang belum teruji di media sosial, tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil dokumen secara melawan hukum. Jika terdapat risiko keselamatan atau ancaman terhadap pelapor, mintalah informasi mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia melalui lembaga berwenang.
Peran masyarakat bukan untuk menggantikan tugas penyidik, jaksa, hakim, atau auditor, melainkan membantu memperkuat pengawasan dengan memberikan informasi yang relevan dan mendorong lembaga berwenang menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
KPK INDEPENDEN: APRESIASI HARUS BERJALAN BERSAMA PENGAWASAN PUBLIK
KPK INDEPENDEN memandang rapat koordinasi dan sinkronisasi penanganan perkara korupsi di wilayah hukum Kejati NTT sebagai langkah yang patut diapresiasi. Namun, dukungan terhadap upaya penegakan hukum harus berjalan bersama pengawasan publik yang konsisten dan tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang bertanggung jawab.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai kinerja lembaga negara sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memiliki ruang yang memadai untuk bekerja secara profesional tanpa tekanan yang dapat mengganggu independensi penanganan perkara.
Oleh karena itu, KPK INDEPENDEN mendorong agar hasil koordinasi KPK RI, Kejati NTT, dan jajaran Jampidsus ditindaklanjuti secara terukur serta dikomunikasikan kepada masyarakat melalui informasi resmi yang akurat. Apabila terdapat kendala yang belum dapat diselesaikan, penjelasan yang proporsional mengenai langkah penanganannya akan membantu membangun pemahaman publik.
Kepercayaan masyarakat tidak terbentuk hanya melalui pernyataan komitmen, melainkan melalui konsistensi tindakan, kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan hasil kerja yang dapat dievaluasi.
Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan institusi berintegritas, pemerintah yang akuntabel, dan masyarakat yang aktif mengawasi.
KPK INDEPENDEN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum koordinasi ini sebagai dorongan bagi penguatan transparansi, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih demi kepentingan masyarakat.
MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
Media Publikasi, Edukasi, dan Himbauan Masyarakat
Website: www.kpkisulsel.org
Penulis: Humas KPK INDEPENDEN
Kategori: Publikasi dan Edukasi Publik
Kontak: Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email: kpkisulsel@gmail.com