GUNUNGSITOLI — Pembangunan Jembatan Bo’uso yang menghubungkan wilayah Desa Gawu-Gawu Bo’uso, Lolomoyo, hingga Lolo’ana’a, kembali menjadi sorotan. Proyek yang disebut menelan anggaran sekitar Rp2,4 miliar tersebut hingga kini dikabarkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, meski pembangunannya telah dimulai sejak 2022.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai manfaat pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara apabila hingga bertahun-tahun kemudian belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi jembatan tersebut. Menurutnya, anggaran sebesar itu semestinya menghasilkan infrastruktur yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kalau jembatan itu dibangun tetapi sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat, untuk apa dana sebesar itu dikeluarkan? Kalau sebelumnya dana tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang fakir miskin atau memiliki kondisi ekonomi lemah, mungkin manfaatnya lebih cepat dirasakan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah maupun instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik dan status pembangunan Jembatan Bo’uso tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Deni Zega dari Lembaga KPK Independen. Ia mengatakan, berdasarkan kondisi fisik yang terlihat, pembangunan Jembatan Bo’uso dinilai masih belum sepenuhnya selesai sehingga masyarakat belum memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.
“Kalau dilihat dari kondisi fisiknya, jembatan tersebut sampai sekarang masih belum selesai. Masyarakat Desa Gawu-Gawu Bo’uso berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar jembatan tersebut dapat benar-benar dinikmati masyarakat,” kata Deni.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status proyek, progres pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta alasan pembangunan yang sejak 2022 hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Deni juga meminta agar instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dari proyek tersebut.
“Jangan sampai anggaran negara sudah dikeluarkan, tetapi hasil pembangunannya belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan apa kendalanya dan bagaimana penyelesaiannya,” tegasnya.
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila memang masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, pemerintah dan pihak pelaksana diharapkan segera menyelesaikannya sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis.
Selain itu, apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek, masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang berdasarkan dokumen kontrak, realisasi pekerjaan, pembayaran, serta kondisi fisik di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih perlu dimintai konfirmasi mengenai status pembangunan Jembatan Bo’uso, progres pekerjaan sejak 2022, nilai kontrak, serta kendala yang menyebabkan jembatan tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.Red/Zega